Anggota DPR Ramai-Ramai Minta Biaya Haji 2023 Turun, Diusulkan 19 Juta
Jakarta, IDN Times — Komisi VIII DPR RI menyoroti besaran biaya haji 2023 yang diusulkan pemerintah senilai Rp69 juta. Biaya haji tersebut dinilai terlalu tinggi untuk masyarakat.
Sejumlah anggota DPR mengkritik usulan kenaikan biaya haji tersebut. Dalam rapat dengar pendapat bersama Panja BPIH, DPR meminta pemerintah menekan biaya haji 2023.
1. Minta negara turun tangan tekan biaya haji 2023
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra Abdul Wachid, meminta negara turun tangan dalam menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2023.
Abdul mengatakan, beban biaya haji 2023 itu terlalu mahal, terutama untuk haji reguler yang mayoritas diisi oleh masyarakat kurang mampu.
“Ingat, yang berangkat haji reguler itu 70 persen orang-orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu nggak mau (pakai haji reguler), pakailah haji plus yang kemarin ramai adalah Haji Furoda. Ini maksud saya, reguler ini kan kita selalu bahas tiap tahun. Kenapa ini selalu kita bahas dan angkanya sampai kita minta turun,” kata Wachid di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (27/1/2023).
Dia menyarankan agar Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan bisa mempersiapkan perannya setiap tahun dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, dua kementerian ini bisa turut serta menekan besarnya anggaran yang diperlukan untuk naik haji.
“Saya maksudkan di sini adalah mestinya bapak-bapak mestinya sudah menyiapkan (anggaran dan dukungan). Bila perlu ya anggaran tiap tahun di Angkasa Pura, di Kemenkes, dan yang lain. Dimasukkan dalam satu anggaran, artinya ini negara hadir. Termasuk Garuda termasuk Angkasa Pura. Kalau termasuk anggaran itu apa mungkin? CSR-nya dong. CSR Garuda, CSR Angkasa Pura, ini artinya negara hadir,” ujarnya.