Anggota Komisi IX DPR: JKN-KIS Jadi Solusi Jaminan Kesehatan Masyarakat

28 Jun 2021, 13:25 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI, Sy. Anas Thahir, pada saat menghadiri kegiatan sosialisasi program JKN-KIS di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Senin (21/6/2021). (Dok. BPJS Kesehatan)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi XI DPR RI, Sy. Anas Thahir, mengatakan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) akan menjadi solusi jaminan kesehatan semua masyarakat Indonesia dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang.

Anas mengungkapkan, biaya kesehatan sangatlah mahal jika kita tidak memiliki jaminan untuk ke depannya sehingga JKN-KIS adalah solusi untuk bisa mengatasi itu semua. Anas juga menceritakan bahwa dirinya memiliki saudara yang harus menghabiskan ratusan juta untuk penyembuhan penyakitnya.

“Artinya, biaya makan 10 tahun bisa jadi habis untuk membayar biaya pengobatan yang jumlahnya ratusan juta dalam waktu satu atau dua hari jika tidak memiliki jaminan kesehatan,” jelasnya pada saat menghadiri kegiatan sosialisasi program JKN-KIS di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Senin (21/6/2021).

1. Dengan gotong royong semua tertolong

ilustrasi konsultasi menggunakan BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

Menurut Anas, arti kalimat dari ‘dengan gotong royong semua tertolong’ terus menjadi semangat pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk menjadikan program JKN-KIS menjadi program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketika yang sehat menolong yang sakit, semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan.

“Dengan sistem gotong royong atau tanggung renteng ini, kita harapkan bisa dipakai untuk membiayai semuanya yang sakit. Artinya, masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS ini bisa dijamin kesehatannya,” ungkapnya.

2. Universal Health Coverage adalah harapan semua masyarakat

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid

Anas juga berujar bahwa Universal Health Coverage (UHC) adalah harapan semua masyarakat dan ini menjadi tantangan juga untuk ke depannya. Selain tercapainya UHC, pelayanan untuk peserta JKN-KIS harus tetap diutamakan dan harus menjadi fokus kita semua agar masyarakat bisa puas dan bisa jauh dari stigma negatif akan pelayanan di lapangan.

“Saya berharap, UHC bisa segera kita capai agar semuanya benar-benar terjamin kesehatannya. Kualitas pelayanan juga harus kita monitoring baik di fasilitas tingkat satu maupun tingkat lanjut. Hal itu agar masyarakat bisa puas dengan pelayanan yang diberikan,” tambahnya.

3. Pelayanan untuk peserta adalah prioritas utama

ilustrasi Kartu BPJS (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Di waktu yang sama, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Kantor Cabang Banyuwangi, Lalu Kahar Kusman, mengungkapkan bahwa pelayanan untuk peserta adalah prioritas utama sehingga tidak ada yang harus dibeda-bedakan.

Selain itu, dengan adanya petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduan (PIPP) di rumah sakit diharapkan bisa membantu peserta yang membutuhkan informasi terkait pelayanan.

“Kami melayani peserta JKN-KIS dengan setulus hati dan kami tetap pada prinsip kami, yaitu tidak pernah membeda-bedakan satu dengan yang lainnya,” ungkap Lalu.

Anas pun akan berupaya dan bekerja keras dengan anggota komisi IX lainnya untuk keberlangsungan program JKN-KIS.

“Program JKN-KIS ini harus tetap berjalan dan yang pasti harus tetap kita kawal demi terjaminnya kesehatan semua masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (WEB)