Anggota Komisi VII DPR Soroti Betapa Kecilnya Gaji Kontributor TVRI

12 Feb 2025, 20:05 WIB

ilustrasi pendapatan per kapita (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti kondisi efisiensi anggaran yang bepengaruh pada jurnalis Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI).

Erna mendengar adanya keluhan dari kontributor yang hanya dibayarkan Rp50 ribu per berita. Mantan penyiar TVRI itu mengaku sudah mengetahui pendiritaan jurnalis yang gajinya kecil.

"Sangat kecil, di bawah UMR (Upah Minimum Regional) dari dulu sampai sekarang, dan kontributor sekarang setelah kena efisiensi, kalau dulu satu berita dibayar Rp100 ribu, kini hanya dibayar Rp50 ribu," kata dia saat rapat dengar pendapat dengan BSN, LPP RRI, LPP TVRI, LKBN ANTARA dan Komisi VII DPR, Rabu (12/2/2025).

1. Uang yang sangat berarti bagi kehidupan

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Erna mengungkapkan honor kontributor itu bahkan tidak cukup membiayai kehidupan sehari-hari.

"Mungkin bagi kita uang Rp1 juta tidak berarti, tetapi bagi mereka sangat berarti untuk memberi makan anak-anak mereka dan membiayai pendidikan anaknya,” katanya.

2. Harusnya kembali pada frame besar efesiensi

Komisi VII gelar rapat dengar pendapat di DPR dengan LPP RRI, LPP TVRI, LKBN ANTARA dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) (Youtube/Komisi VII DPR RI Channel)

Erna mendukung jika Komisi VII sepakat tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), pemberhentian sementara, pengurangan pegawai, hingga pemotongan honor kontributornya, imbas efisisensi anggaran. Sebab, saat mengonfirmasi ke Direktur Utama TVRI Imam Brotoseno, sudah ada PHK pada cleaning service hingga satpam.

"Tapi kita ini, kita kembali pada frame besar efesiensi. Efisiensi ini bukan bicara hanya soal pemotongan angka, hanya kita bicara merapikan, memanajemeni tabel anggaran, bukan itu, efisiensi ini bagaimana pekerjaannya menjadi efektif dan efisien," kata dia.

Maka itu, kata Erna, efisiensi anggaran harusnya membuat keadaan pekerjaan menjadi lebih mempertimbangkan mana yang tidak perlu dan perlu. Menurutnya jangan sampai efisiensi dilakukan dengan ketat hingga terjadi pemecatan karyawan.

"Saya mewakili seluruh jurnalis Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia ini, untuk kita semua bertanggung jawab memikirkan nasibnya," katanya.

3. Komisi VII akan kunjungi daerah cek isu PHK jurnalis TVRI

Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay saat gelar rapat dengar pendapat di DPR dengan LPP RRI, LPP TVRI, LKBN ANTARA dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) (Youtube/Komisi VII DPR RI Channel)

Sementara, Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan pihaknya memang akan berkunjung ke media seperti TVRI, RRI, dan Antara. Hal ini sudah direncanakan sebelum adanya isu PHK imbas dari efisiensi anggaran.

"Kami nanti akan periksa ini kita akan tanya ada gak memang, siapa pun orangnya gak boleh dipecat, di-PHK, karena kan anggarannya sudah kembali dan sudah diperingatkan oleh Kementerian Keuangan, pokoknya pekerja jangan ada jadi korban," katanya.

Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya memang sudah merevisi efisiensi anggaran TVRI dan RRI. Efisiensi anggaran direvisi menjadi Rp455 miliar, dari sebelumnya Rp732 miliar.⁠ Sementara, efisiensi anggaran di RRI menjadi Rp170 miliar, dari sebelumnya Rp337,21 miliar.⁠