AJI Minta Prabowo Batalkan Pangkas Anggaran di RRI dan TVRI
- Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran di kementerian/lembaga menyebabkan PHK massal jurnalis kontrak dan kontributor di RRI dan TVRI.
- Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nany Afrida, menilai pengurangan anggaran akan berdampak pada penurunan kualitas siaran atau produk jurnalistik RRI dan TVRI.
Jakarta, IDN Times - Sejumlah jurnalis yang berstatus kontrak dan kontributor di RRI dan TVRI mengalami PHK massal. Hal itu buntut keputusan Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran di kementerian/lembaga.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nany Afrida, mengatakan, pengurangan anggaran di RRI dan TVRI bisa berdampak pada penyajian kualitas berita.
“Keputusan efisiensi ini dipastikan berdampak pada penurunan kualitas siaran atau produk jurnalistik yang dihasilkan dua media layanan publik ini karena mereka yang terkena PHK juga meliputi jurnalis dan reporter lapangan,” ujar Nany dalam keterangannya, dikutip Selasa (11/2/2025).
1. RRI dan TVRI harus independen
Nany mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Lembaga Penyiaran Publik, media seperti RRI dan TVRI harus independen, netral, dan tidak komersial. Hal itu dilakukan untuk memberikan layanan informasi yang baik untuk masyarakat.
“Saat ini masih banyak masyarakat yang menggantungkan diri pada informasi dari TVRI dan RRI terutama di kawasan terpencil dan pedesaan. Tanpa layanan dari lembaga ini, bisa-bisa masyarakat akan kehilangan informasi dan tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan informasi yang salah dan itu membahayakan," ucap dia.
2. Layanan informasi yang berkualitas bagian dari hak asasi manusia
Lebih lanjut, Nany mengatakan, lembaga penyiaran publik di berbagai negara memiliki tempat yang baik dan anggarannya dijaga. Dengan begitu, layanan informasi yang diterima masyarakat pun menjadi berkualitas.
“Kita harus ingat bahwa layanan informasi yang berkualitas (pendidikan) itu adalah bagian dari hak asasi manusia,” kata dia.
Bila ingin melakukan efisiensi, kata Nany, seharusnya pemerintah tidak memangkas anggaran RRI dan TVRI.
"Selama ini anggaran untuk kedua lembaga ini cenderung kecil dan bahkan jurnalisnya dibayar rendah. Di daerah mereka dibayar di bawah UMR. Padahal mereka memiliki peran vital dalam penyampaian informasi kepada publik,” ujar Nany.
3. Tuntutan AJI kepada pemerintah dan manajemen RRI/TVRI
AJI juga menyampaikan sejumlah tuntutan untuk pemerintah dan manajemen RRI/TVRI. Mereka meminta dilakukan peninjauan kembali kebijakan pemangkasan anggaran yang berdampak pada PHK massal kontributor RRI dan TVRI. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan peran vital mereka dalam penyampaian informasi kepada publik.
"Menuntut pemulihan hak-hak dan kesejahteraan para kontributor yang di-PHK, termasuk kompensasi yang adil dan dukungan untuk transisi ke pekerjaan lain," kata dia.
Kemudian, AJI juga mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait pemangkasan anggaran dan PHK serta melibatkan perwakilan pekerja dalam diskusi tersebut.
"Kepada manajemen RRI dan TVRI, AJI Indonesia meminta mereka untuk memikirkan ulang kebijakan melakukan PHK terhadap para jurnalis dan awak media lainnya dengan pertimbangan," ujar dia.
Pertimbangan tersebut adalah penurunan kualitas dan kuantitas konten yang disajikan oleh RRI dan TVRI akibat adanya PHK massal. Hal ini dinilai dapat mengurangi akses masyarakat, terutama di daerah terpencil terhadap informasi yang akurat dan beragam.
Kemudian, dengan berkurangnya jumlah kontributor, AJI menilai penyebaran informasi di daerah terpencil yang selama ini bergantung pada RRI dan TVRI akan terhambat serta meningkatkan kesenjangan informasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Adapula dampak bagi keluarga kontributor yang di-PHK dari sisi kesulitan ekonomi. AJI menilai, kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba menyebabkan hilangnya sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga kontributor. Hal itu dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
"PHK juga dapat menimbulkan tekanan psikologis, seperti stres dan kecemasan, baik bagi kontributor yang terdampak maupun anggota keluarga mereka. Selain itu, status pengangguran dapat mempengaruhi hubungan sosial dan menurunkan kepercayaan diri," ucap dia.
