Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan jabatannya segera berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. Anies purnatugas dengan meninggalkan beberapa proyek yang tak selesai.
Salah satu proyek yang akan menjadi pekerjaan rumah gubernur selanjutnya adalah normalisasi sungai.
Dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta tahun 2023-2026, Anies merencanakan kelanjutan pemulihan daerah aliran sungai (DAS) kritis serta pengamanan pesisir pantai dengan target sepanjang 889,4 meter persegi di 2026.
“Fokus kepada antisipasi debit air yang belum tertampung melalui peningkatan kapasitas eksisting dan desain sistem drainase, pembangunan tanggul pengamanan, dan upaya retensi air," kata Anies dalam Pergub tersebut, dikutip Jumat (23/9/2022).
Program pembangunan dan peningkatan kapasitas sungai naturalisasi atau normalisasi yang bakal dikerjakan oleh Gubernur DKI Jakarta selanjutnya sebagai upaya mengantisipasi debit air.
Beberapa wilayah yang masuk dalam program naturalisasi dan normalisasi antara lain, Kali Ciliwung, Kali Sunter Cipinang Melayu, Kali Angke, Kali Jatikramat, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, dan lainnya yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama pemerintah pusat.
"Pengadaan tanah untuk naturalisasi/normalisasi sungai pada Kali Ciliwung, Kali Sunter Cipinang Melayu, Kali Angke, Kali Jatikramat, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, dan lainnya yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama pemerintah pusat," ujar Anies.
Selain itu, beberapa program yang akan dikerjakan penerus Anies adalah pengoperasian 4 sungai, danau, embung, dan waduk (SDEW); pengerukan SDEW; pengoperasian 9 polder; pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran drainase dan sarana prasarana pengendali banjir lainnya.
Di samping itu, ada integrasi ruang terbuka hijau dan biru melalui replikasi Taman Maju Bersama (TMB) di daerah cekungan, naturalisasi sungai, dan waduk; pembangunan dan peningkatan kapasitas pemanenan air hujan dan sumur resapan; hingga pembangunan tanggul pengaman pantai yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang 22 kilometer.