Anies Bertemu 7 Fraksi DPRD Tanpa PSI dan PDIP, Bahas Interpelasi?

27 Agu 2021, 20:00 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat bertemu dengan tujuh pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta pada Kamis (26/8/2021) alam (Intagram/Zitanjani)

Jakarta, IDN Times - Sejumlah pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta terlihat melaksanakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Kamis, 26 Agustus 2021 malam.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku pihaknya tidak mendapat undangan pertemuan ini. Dari foto yang beredar, nampak terlihat hanya PDIP dan PSI yang tak hadir dalam pertemuan tersebut.

"Yang pertama saya apresiasi bahwa pak Anies melakukan langkah silaturahmi dengan fraksi-fraksi bagi saya sih silaturahmi itu hal yang baik. Hal yang positif. Cuman, yang kedua, selama empat tahun kok baru sekali itu dilakukan silaturahmi? Setahu saya baru kali ini kan," kata dia saat dihubungi, Jumat (27/8/2021).

1. Gembong sebut ada koalisi 'galau'

Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI, Gembong Warsono (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Sekadar informasi, dua fraksi yang tak hadir memang mereka yang sedang mengajukan hak interpelasi pada Anies terkait isu Formul E. Gembong pun mengungkapkan ada koalisi 'galau' saat ini.

"Artinya kalau bahasa guyon saya ini kan berarti ada koalisi galau. Padahal temen-temen fraksi yang lain sebetulnya sepakat bahwa Formula E tidak layak dilakukan pada 2022," ujarnya.

Gembong mengatakan hasil pandangan DPRD DKI, rata-rata sepakat Formula E pada 2022 tak layak digelar karena situasi pandemik COVID-19.

"Kalau gak galau kan silaturahminya kemarin-kemarin. Kenapa baru sekarang di saat dua fraksi itu mengajukan interpelasi. Artinya dengan interpelasi mereka galau. Ditambah dua fraksi yang mengajukan interpelasi tidak diundang," kata dia.

2. Interpelasi tetap jalan karena hanya ingin bertanya pada Anies

Dokumentasi - Anies Baswedan saat bernegosiasi mengenai Formula E di New York pada 2019. (facebook.com/Anies Baswedan)

Pertemuan kemarin malam itu, kata Gembong, tidak membuat PDIP dan PSI kendur mengajukan hak interpelasi pada Anies. Dia mengatakan interpelasi dilakukan hanya untuk sekadar bertanya pada Anies terkait pelaksanaan Formula E yang terkesan ngotot digelar.

Gembong mengatakan jika jawaban Anies rasional untuk kepentingan rakyat, anggota dewan sudah tentu akan mendukungnya. "Tetapi kalau tidak rasional kenapa tidak kita batalkan, kan begitu," ujarnya.

3. Gembong klaim dilobi pejabat teras Pemprov DKI karena ajukan interpelasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memegang mobil balap Formula E. (instagram.com/aniesbaswedan)

Gembong mengklaim elite PDIP sempat dilobi pejabat teras Pemprov DKI Jakarta terkait pengajuan hak interpelasi. Hal ini, kata dia, seakan menunjukkan ada kegalauan di tengah isu pengajuan hak interpelasi yang seharusnya bisa dijawab dengan sederhana.

"Saya pun dilobi oleh pejabat terasnya Pemprov DI Jakarta untuk menghentikan itu. Dilobi bGembongerjam-jam saya. Pada saatnya nanti akan saya buka siapa yang melobi itu. Artinya apa, bahwa balai kota betul-betul kebakaran jenggot atas usul inisiatif ini," kata dia.

4. Ada 33 anggota DPRD DKI tanda tangani pengajuan hak interpelasi

Anggota DPRD Fraksi PSI dan PDIP mengajukan hak interpelasi kepada Anies Baswedan terkait agenda balap Formula E di DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8/2021) (Dok. Humas PSI)

Sekadar informasi, sebanyak 33 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk menanyakan isu Formula E yang bakal digelar Juni 2022.

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Rasyidi mengungkapkan, pihaknya ingin menanyakan potensi kerugian dari rencana perhelatan ajang balap mobil listrik ini.

"Dari hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu kalau dilakukan Formula E bukan menguntungkan, tapi ada potensi kerugian," kata Rasyidi di DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8/2021).