Jakarta, IDN Times - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperketat protokol kesehatan ketika ibu kota sudah memasuki masa new normal atau kenormalan baru. Sebab selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Anies dinilai tidak tegas.
"Sepengamatan saya ketika PSBB dibuat, penegakkannya gak tegas. Dia hanya membuat pernyataan, kemudian denda sekian," ujarnya pada Selasa (2/6).
Jhonny menyarankan Anies dan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pendekatan humanis persuasif mengajak masyarakat perlu dan membuat aturan berisi sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan saat kenormalan baru.
"Perlu ada sanksi, karena kalau enggak ada sanksi repot juga kita. Ada sanksi saja dilanggar," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu tak setuju apabila Pemprov DKI Jakarta nantinya kembali memperpanjang PSBB. Sebab, sudah banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19 dan PSBB.
"Bukan kita menyepelekan kesehatan ya. Tapi kalau orang sudah lapar pasti gampang marah, kalau sudah gampang marah akan ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan momentum dengan hal negatif," ujarnya.
Jhonny menilai tak lagi memperpanjang PSBB akan berdampak bagi perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Sebab, APBD DKI Jakarta diproyeksikan anjlok 53 persen akibat virus corona.
"Sekarang persoalan ekonomi sudah mendesak. Pemprov DKI cash flow kesulitan. Artinya, kita harus bersiap untuk pelonggaran PSBB untuk mengantisipasi persoalan ekonomi," jelasnya.