Jakarta, IDN Times - Pembangunan tugu sepeda senilai Rp800 juta di kawasan Jalan Sudirman mendapat banyak kritikan. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak mengerti skala prioritas pengeluaran dan kebijakan.
"Saya melihat Pemprov DKI tidak mengerti bahwa ada skala prioritas dalam pengeluaran, kebijakan dan lain-lain. Pernyataan yang muncul juga membela membabi buta," kata dia saat dihubungi, Jumat (9/4/2021).
Gilbert mengatakan, tugu dibangun untuk menghormati seseorang atau sesuatu yang legendaris, dengan pengorbanan atau jasanya. Dia justru mempertanyakan apa yang legendaris dari sepeda. Dia menilai anggaran terkait hal ini malah membebani.
"Apa yang legendaris dari sepeda, malah justru selalu minta diprioritaskan dan mengambil anggaran dari APBD, bukan meringankan malah membebani," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa pembangunan tugu sepeda ini hanya dilakukan untuk kepentingan sekelompok pihak saja. Cara kepemimpinan di Jakarta yang seperti ini, menurut Gilbert justru akan merusak kota.
"Akan rusak sebuah kota kalau dipimpin dengan cara-cara seperti ini, karena kepentingan sekelompok lalu dibuat tugu di ibu kota dan di jalan utama atau protokol," kata Gilbert.
Gilbert bahkan mengatakan bahwa kebijakan Gubernur sebelum Anies Baswedan dinilai lebih pro kepada rakyat. Dia juga turut mengungkapkan bahwa saat ini pekerjaan Anies dinilai tidak optimal.
"Sekarang kesannya Gubernur yang tidak bekerja optimal seperti menjelaskan kasus Formula E, Korupsi Sarana Jaya, Jaklingko yang tidak sesuai janji, Rumah DP 0 rupiah yang jauh dari target dan lain-lain," ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan anggaran yang dipakai untuk membangun tugu sepeda jumlahnya mencapai Rp800 juta. Rancangan itu akan dipasang di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.
Saat ini tugu tersebut sedang dalam tahap pengerjaan. Tugu itu juga menjadi bagian dari rencana pembangunan jalur sepeda permanen dengan panjang 11,2 kilometer dan lebar jalur 2 meter.
Meski memakan anggaran Rp800 juta, dana yang dipakai tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pihaknya didanai oleh swasta yang memiliki kewajiban dari kerja sama senilai Rp28 miliar.