Anies Respons Film Dirty Vote: Ada Tanda-Tanda Kecurangan Pemilu 2024

12 Feb 2024, 18:47 WIB

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menerima capres nomor urut satu, Anies Baswedan di acara ulang tahun sang istri, Mufidah Jusuf Kalla. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Capres nomor urut satu, Anies Baswedan mengaku telah menonton film Dirty Vote karya jurnalis Dhandy Dwi Laksono yang mengungkap dugaan-dugaan kecurangan pada pemilihan umum (pemilu) 2024.

Anies menegaskan, melalui film berdurasi hampir dua jam itu, ada tanda-tanda kecurangan yang terjadi di pemilu 2024. Karena itu, dia mengajak semua pihak untuk sama-sama mengawal supaya kecurangan itu tidak terjadi.

Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan saat ditemui seusai menghadiri acara ulang tahun istri Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla, Mufidah Jusuf Kalla di kediamannya, di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).

"Jadi itu semua apakah peristiwa-peristiwa itu tanda-tanda akan ada kecurangan, iya. Itu tanda-tandanya, apakah terjadi? Nah, kita harus lihat tanggal 14 (Februari 2024)," kata Anies.

1. Anies minta semua pihak hati-hati, jangan melawan kemauan rakyat

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan (IDN Times/Amir Faisol)

Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan semua pihak supaya tidak melawan kehendak rakyat melalui pemilu. Ia lantas menganalogikan pemilu sebagaimana pertandingan sepak bola.

Menurut dia, bila pertandingan sepak bola diatur sampai skors yang akan diterima oleh tim tertentu, maka rakyat akan murka. Hal itu juga akan terjadi pada pemilu.

"Hati-hati dengan rakyat karena rakyat akan merespons seluruh tindak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak tahu," kata dia.

"Jadi betul harus hati-hati, jangan pernah melawan yang disebut sebagai kemauan rakyat dalam sebuah pemilu, itu jangan dimanipulasi," imbuhnya.

2. Anies imbau semua aparat dan ASN yang terlibat dalam pemilu supaya adil

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menerima capres nomor urut satu, Anies Baswedan di acara ulang tahun sang istri, Mufidah Jusuf Kalla. (IDN Times/Amir Faisol)

Eks mendikbud RI itu juga mengimbau TNI-Polri dan semua aparatur negara yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu supaya hati-hati. Menurut dia, pemilu ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib semua keluarga, termasuk keluarga ASN, TNI-Polri, dan keluarga kepala desa.

Anies mengingatkan bahwa ketika ada manipulasi dalam pemilu, keuntungannya tidak didapat oleh para penyelenggara tersebut, melainkan didapat oleh mereka yang mau berkuasa.

"Saya percaya, seperti yang saya katakan di JIS kemarin bahwa yang menyelamatkan demokrasi di Indonesia ini rakyat kecil, yang menyelamatkan rakyat kebanyakan," ucapnya.

3. JK sebut fakta kecurangan pemilu dalam film Dirty Vote baru 25 persen

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla saat menerima capres nomor urut satu, Anies Baswedan di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. (IDN Times/Amir Faisol)

Pada kesempatan itu, Jusuf Kalla turut menyoroti film Dirty Vote yang dibintangi oleh tiga pakar hukum tata negara. Ia pun mengakui telah menonton film tersebut.

Jusuf Kalla menyampaikan, film Dirty Vote baru mengungkap 25 persen fakta-fakta dugaan kecurangan Pemilu 2024, karena tidak mencakup berbagai kejadian yang terjadi di daerah-daerah.

Menurut JK, itu karena kenyataan di lapangan, bahwa dugaan kecurangan pemilu jauh lebih berbahaya, termasuk bagaimana bansos diterima warga menjelang pemilu.

"Film ini masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25 persen," kata dia.

Diketahui, film Dirty Vote dibintangi tiga ahli hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar (Universitas Gadjah Mada), Bivitri Susanti (Universitas Indonesia), dan Feri Amsari (Universitas Andalas).

Dalam film ini, mereka memaparkan berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu 2024, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.

Zainal Arifin berharap, analisis yang dijabarkan tiga pakar bisa menjadi dasar 'penghukuman'.

“Tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman,” kata dia.

Sementara Bivitri menjelaskan bahwa film ini menunjukkan adanya dugaan kecurangan yang luar biasa dalam proses Pemilu 2024.

“Banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa, sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja,” ujar Bivitri.