APBD DKI Anjlok, Pramono Akan Manfaatkan Dana Rp200 Triliun di Himbara

Pramono mengatakan, Pemprov DKI akan patuh terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat, termasuk penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), tetapi penurunan APBD menuntut Jakarta untuk berinovasi.

Imbas dari pemotongan DBH, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta menurun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan refocussing anggaran dan program-programnya.

"Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama untuk pengaturan DBH," ujar dia.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan, pemanfaatan dana Rp200 triliun bersifat business to business (B2B).

"Tentang dana yang Rp200 triliun dari Bank Himbara, bisa dipakai gak? Itu, pada dasarnya adalah business to business. Kalau menguntungkan, mereka bisa langsung datang ke Himbaranya," kata dia.

Menkeu bahkan membuka kemungkinan menyuntikkan dana puluhan triliun langsung ke Bank Jakarta guna mendorong penyaluran kredit bagi UMKM dan industri lokal. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara yang Rp200 triliun. Gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta? Nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi, kalau Rp10 triliun, Rp20 triliun saja bisa kali ya, untuk menyerap," kata Purbaya.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya mengucapkan terima kasih kepada Pramono yang tidak memprotes keputusan pemerintah pusat memangkas DBH untuk DKI hampir Rp20 triliun.

Dalam suasana santai, Purbaya bahkan sempat berseloroh di hadapan Pramono saat berkunjung ke Balai Kota, Selasa (7/10/2025).

“Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang gak banyak protes ketika DBH-nya saya potong banyak tuh hampir Rp20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi,” ucap Purbaya sambil tertawa.