APBD DKI Menyusut, Pramono Minta Izin Purbaya Cari Creative Financing
- APBD DKI turun menjadi Rp79 triliun akibat pemotongan DBH hingga Rp15 triliun, mengubah postur anggaran.
- Pramono mencari creative financing termasuk Jakarta Collaboration Fund untuk mendanai inovasi pemerintahannya.
- Pemprov DKI melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran perjalanan dinas dan belanja nonprioritas lainnya.
Jakarta, IDN Times – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI akan mengikuti keputusan Pemerintah Pusat yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk DKI Jakarta hingga mencapai Rp15 triliun.
Pramono menegaskan Pemprov DKI tidak akan memperdebatkan kebijakan tersebut dan siap menyesuaikan kebijakan fiskal daerah agar selaras dengan langkah pemerintah pusat.
“Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan menyesuaikan, karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang, dan kami mengikuti sepenuhnya, termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil,” ujar Pramono di Balai Kota, Selasa (7/10/2025).
1. APBD DKI jadi Rp79 triliun
Pramono mengakui pemotongan DBH yang hampir mencapai Rp15 triliun mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. Anggaran yang semula telah diketok sebesar Rp95 triliun kini menjadi sekitar Rp79 triliun.
"Hanya memang dengan penurunan APBD di Jakarta dari Rp95 Triliun menjadi Rp79 Triliun, tentunya kami harus melakukan creative financing," katanya.
2. Bentuk Jakarta Collaboration Fund
Untuk itu, Pramono akan mencari pembiayaan kreatif salah satunya Jakarta Collaboration Fund (JCF) untuk mendanai berbagai inovasi yang akan dilakukan pemerintahannya.
"Maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan, untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada," ucapnya.
3. Pangkas perjalanan dinas
Selain itu, Pramono memastikan langkah efisiensi yang dilakukan Pemprov DKI akan menyentuh berbagai pos belanja nonprioritas, termasuk memangkas anggaran perjalanan dinas serta anggaran makan dan minum.
“Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama,” ujar Pramono.
“Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di Balai Kota,” katanya.
