Arahan Lengkap Jokowi pada Kepala Daerah untuk Atasi Virus Corona

Jokowi mengatakan bahwa pandemik virus corona sudah melanda 189 negara. Pandemik virus corona ini disebut Jokowi susah dicegah masuk ke dalam suatu negara.

Jokowi menyebut, dalam menghadapi pandemik virus corona atau COVID-19 ini, pemerintah pusat dan daerah harus satu visi. Tak hanya itu, ia juga meminta agar semua kebijakan yang akan dilakukan kepala daerah agar melihat dampak ke masyarakat.

"Penanganan COVID-19 kita semuanya harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama dan saya minta setiap kebijakan di provinsi semuanya dihitung, baik dampak dan keselamatan rakyat kita, bahkan dampak sosial ekonomi," ujar Jokowi.

Kemudian Jokowi pun memberikan contoh. Jika sebuah provinsi membuat kebijakan sekolah dan perkantoran diliburkan, maka harus dilihat dampak ke masyarakatnya.

"Kemudian tempat-tempat transaksi ekonomi ditutup semuanya seperti pasar, tolong ini benar-benar dihitung dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang ada," tutur Jokowi.

Jokowi melanjutkan, sebelum memutuskan suatu kebijakan, para kepala daerah harus mempersiapkan betul dampak sesudahnya. Seperti menghitung berapa orang yang tidak bisa bekerja, dan bantuan sosial yang diberikan kepada mereka.

"Hitung berapa orang yang jadi tidak bekerja, hitung berapa pedagang asongan, becak, sopir yang tidak bekerja, tinggal, dukungan kepada sektor-sektor itu yang harus diberikan," kata Jokowi.

"Bantuan sosial kepada mereka harus diberikan, jangan hanya menutup tapi tidak dibarengi 'social safety net' untuk mendukung kebijakan yang dibuat," kata dia lagi.

Kemudian Jokowi juga menjelaskan alasan pemerintah tak mengambil kebijakan lockdown untuk mengatasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Jokowi mengatakan, kebijakan tersebut memang belum harus diambil pemerintah.

"Kenapa kebijakan lockdown tidak dilakukan? Setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, budaya dan disiplin yang beda-beda. Oleh sebab itu, kita tidak memilih jalan itu," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, kebijakan itu tidak semata-mata langsung diputuskan oleh pemerintah. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah mengkalkulasikan semuanya.

"Dan itu sudah saya pelajari. Saya sudah miliki analisa-analisa ini. Dari semua negara, kebijakannya apa, melakukan apa," ujar Jokowi.

Dari kalkulasi-kalkulasi yang dilakukan pemerintah itu, jelas Jokowi, akhirnya kebijakan yang dirasa tepat adalah physical distancing atau melakukan kegiatan dari jarak jauh. Pria kelahiran Solo itu pun meyakini jika kebijakan social distancing dipatuhi masyarakat, maka akan mengurangi penyebaran virus corona.

"Sehingga di negara kita yang paling pas physical distancing itu yang paling penting. Kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin bahwa itu bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini," tutur Jokowi.

Namun, Jokowi mengingatkan bahwa semua itu bisa terwujud apabila masyarakat disiplin. Terutama bagi orang-orang yang diminta untuk isolasi diri, harus menaati hal itu.

"Saya baca sebuah berita, sudah diisolasi membantu tetangganya yang mau hajatan, ada yang sudah diisiolasi masih belanja di pasar, kedisplinan untuk mengisolasi yang penting," kata Jokowi.

"Partial isolated, mengisolasi RW, kelurahan penting tapi dengan kedisplinan yang kuat kalau ini bisa dilakukan saya yakini skenario yang kita pilih bisa menghasilkan hasil yang baik," lanjut dia.

Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah agar saat ini memangkas rencana belanja yang tidak prioritas untuk dialokasikan dalam penanganan COVID-19. Saat ini, percepatan penanganan fokus virus corona menjadi fokus utama yang harus segera ditindaklanjuti.

"Kepada para Gubernur, saya perintahkan kepada Menteri, Gubernur, Wali Kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD, perjalanan, pertemuan, belanja lain yang tidak dibutuhkan masyarakat segera dipangkas karena kondisi fiskal kita bukan kondisi yang enteng," jelas Jokowi.

"Lalu refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, untuk mempercepat penanganan COVID-19 baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi ekonomi," tambahnya.

Tidak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu meminta pemerintah pusat dan daerah agar bisa bersinergi dalam menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Semenjak masuknya wabah virus corona, kebutuhan pokok menjadi meningkat dan harganya melambung.

"Tolong dilihat betul keadaan para buruh terutama para pekerja harian, para petani para nelayan dan juga ini yang terkena dampak lebih dulu usaha UMKM agar kita usahakan daya beli tetap terjaga dan tetap beraktivitas dalam berproduksi," tuturnya.

"Oleh sebab itu kegiatan yang ada di provinsi, kabupaten/kota agar diarahkan program-program yang bisa diarahkan ke program padat karya tunai untuk mempertahakan daya beli masyarakat, harus diperbanyak tapi tetap dengan menjaga protokoler kesehatan ketat untuk cegah penyebaran COVID-19," sambungnya.

Jokowi menambahkan, pemerintah pusat juga bakal mendukung peningkatan kualitas SDM melalui program kartu prakerja. Lewat program ini, diharapkan akan banyak masyarakat yang mendapat pekerjaan baru lewat kemampuan yang didapatnya selama pelatihan.

"Akan segera dimulai kartu prakerja implementasi kartu pra kerja antisipasi para pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet, anggaran disiapkan Rp10 triliun agar provinsi-provinsi dapat mendukung ini siapa yang harus diberi, mulai didata dengan baik," tegasnya.

Selain itu, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah akan menambah nominal di Kartu Sembako Murah (KSM) sebanyak Rp50 ribu. Sehingga totalnya menjadi Rp200 ribu.

"Sebentar lagi juga akan kita keluarkan penerima kartu sembako selama 6 bulan ke depan akan ditambah Rp50 ribu, diterima Rp200 ribu per keluarga penerima manfaat anggaran dianggarkan Rp4,5 triliun," ucap dia.

Jokowi juga mengatakan bahwa dia mendapatkan keluhan dari ojek hingga sopir yang memiliki cicilan kendaraan. Jokowi pun meminta mereka tidak khawatir karena pemerintah akan memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit.

Dia menyampaikan, relaksasi kredit itu akan diberikan selama satu tahun. Kebijakan tersebut diputuskan setelah mendengar banyaknya keluhan dari tukang ojek, sopir, dan nelayan yang terkena dampak kebijakan dalam penanganan virus corona.

"Keluhan yang saya dengar juga dari tukang ojek, sopir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau mobil, atau nelayan yang sedang memiliki kredit, saya kira sampaikan ke mereka tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama satu tahun," kata Jokowi.

Tak hanya mendapat keluhan dari ojek dan sopir, Jokowi juga mendapat keluhan bagi pelaku UMKM. Jokowi menyampaikan bagi pelaku UMKM yang memiliki kredit di bawah Rp10 miliar juga akan diberikan kelonggaran yang sama.

"Kemudian keluhan dari UMKM, kita kemarin sudah berbicara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK akan memberikan kelonggaran relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar baik kredit perbankan maupun industri keuangan nonbank, penundaan cicilan sampai satu tahun, dan penurunan bunga," jelasnya.