Artidjo Alkostar Hingga Eks Pimpinan Ruki Jadi Calon Kuat Dewas KPK

Kepada media, Jokowi memastikan nama-nama dewas KPK yang dipilih merupakan individu dengan rekam jejak baik. Sebab, mereka memiliki kewenangan yang besar di komisi antirasuah. 

"Saya kira itu namanya. Ya, nanti ditunggu sehari saja kok. Yang jelas nama-namanya nama yang baik lah. Saya memastikan nama yang baik (yang akan dipilih)," kata dia. 

Sayang, Jokowi enggan menyebutkan siapa calon anggota dewas yang berlatar belakang jaksa dan ekonom. 

"Jaksa siapa ya, ada jaksa yang tidak aktif lagi kelihatannya (pensiun), kalau ekonom masuk biar seimbang (di dalam dewas)," katanya. 

Lantaran Jumat akan dilantik bersamaan dengan lima pimpinan baru KPK, maka Kamis esok, kelima nama dewas sudah diketahui. 

"Tapi, sampai sekarang kan masih disaring," ungkap Jokowi. 

Penunjukkan anggota dewas KPK oleh presiden merupakan implementasi dari undang-undang yang telah direvisi. Di dalam pasal 21 ayat (a) tertulis "Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Dewan Pengawas yang berjumlah lima orang."  Sementara, pasal yang khusus menjelaskan secara detail peran dan persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas tertuang di pasal 37A-37G.

Di periode pertama, anggota dewas KPK akan dipilih oleh presiden. Usai duduk selama lima tahun, maka pemilihan periode selanjutnya dilakukan melalui panitia seleksi. 

Walau namanya dewas, namun di dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019, kelima individu itu diberikan kewenangan pro justicia yakni memberikan izin atau tidak untuk aktivitas penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu, mereka juga menyusun kode etik bagi pimpinan dan pegawai KPK. 

Keberadaan dewas ini tetap ditentang oleh koalisi masyarakat sipil. Sebab, orang-orang yang dipilih diduga merupakan perpanjangan tangan Presiden Jokowi agar bisa mengintervensi perkara korupsi yang sedang diusut oleh KPK. 

"Kehadiran dewas akan menganggu independensi penegakan hukum di KPK," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadana yang dihubungi oleh IDN Times pada (16/12) lalu. 

Selain itu, kewenangan pimpinan sebagai penyidik dan penuntut juga dicabut bila menilik ke undang-undang baru KPK. Oleh sebab itu, nantinya yang meneken surat penyelidikan dan penyidikan adalah deputi penindakan. Namun, kata Kurnia, bukan berarti proses penyidikan dan penyelidikan itu nantinya akan berlangsung lancar. 

"Sebab, berpotensi besar akan digugat oleh tersangka kasus korupsi di proses pra peradilan atau mengajukan eksepsi di persidangan," kata Kurnia lagi. 

Lagipula, ia melanjutkan, proses pengawasan di KPK sudah berjalan sebelum dibentuk dewas. Dalam konteks keuangan ada Badan Pemeriksa Keuangan. 

"Sementara, di DPR, mereka sudah memiliki formula baru dengan bisa saja melakukan hak angket terhadap KPK usai MK memutuskan demikian. Di kalangan internal, sudah ada PIPM (Pemeriksa Internal dan Pengaduan Masyarakat) yang pernah menjatuhkan sanksi bagi pimpinan KPK Abraham Samad dan Saut Situmorang," ungkapnya. 

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb