ASN Rawan Paham Radikalisme, BNPT Minta Bantuan Pimpinan Lembaga

20 Jun 2022, 14:10 WIB

Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Boy Rafli Amar (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Boy Rafli Amar menyebut, Aparatus Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu kelompok rawan terpapar paham radikalisme. Termasuk ideologi Khilafatul Muslimin yang anti-Pancasila.

Oleh karena itu, BNPT meminta bantuan kepada setiap kepala lembaga untuk memperhatikan anggota agar tidak terpapar paham radikalisme.

“Kita memohon kepada pimpinan lembaga untuk tidak bosan-bosan untuk menyelenggarakan kegiatan wawasan kebangsaan, penguatan nilai-nilai moderasi dalam beragama,” ujar Boy di Jakarta Pusat, Senin (20/6/2022).

1. BNPT sebut pimpinan lembaga perkewajiban untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar konferensi pers terkait fenomena ideologi kontemporer di Indonesia. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Boy menjelaskan, pimpinan lembaga memiliki peran penting dalam pengawasan secara internal. Mengingat, pimpinan lembaga memiliki kewajiban untuk menerapkan azas-azas kehidupan dan bernegara yang diatur dalam Ideologi Pancasila.

“Saya pastikan tidak ada ASN yang bekerja di sebuah lembaga yang tidak ada azas itu, siapa yang bertanggungjawab? Yang pertama pimpinan lembaga, harus memastikan sebagai pemimpin, dasar negaranya apa dan menyelenggarakan upaya-upaya pencegahan agar anggota di bawahnya tidak mudah terpapar,” ujar Boy.

2. Pengawasan rumah ibadah di kawasan lembaga perlu dilakukan

Ilustrasi Aksi Terorisme (IDN Times/Mardya Shakti)

BNPT juga masih terus berkoordinasi dengan pimpinan lembaga untuk melakukan kontra terhadap radikalisme. Salah satunya, menggelar pengawasan di setiap rumah ibadah di kawasan lembaga tersebut.

“Jadi kami sudah bekerjasama, ada pengawasan-pwngawasan rumah ibadah yang mengarah kepada ideologi kekerasan, rumah ibadah yang ada di kawasan lembaga dipakai untuk propaganda itu sudah pernah dilakukan beberapa tahun lalu,” ujar Boy.

3. ASN kembali terlibat di Khilafatul Muslimin

Pendiri Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja. Foto: Youtube Khilafatul Muslimin.

Polda Metro Jaya mengungkap fakta terkait organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin yang memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan berdasarkan penelusuran, Khilafatul Muslimin memiliki pengikut atau warga lebih dari 14 ribu orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Ia mengatakan 14 ribu warga tersebut berasal dari berbagai kalangan dan profesi, yakni wiraswasta, petani, aparatur sipil negara (ASN), hingga dokter.

"Setelah kami klasifikasi (warga Khilafatul Muslimin) yang tertinggi wiraswasta, kemudian petani 20 persen, karyawan 25 persen, guru 30 persen termasuk di sini ada ASN dan juga dokter dan lain sebagainya," kata Hengki, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2022).