Masyarakat Papua Menuntut Pemerintah untuk Transparan
IDN Times / Auriga Agustina
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times -Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih asal Papua, Yorrys Raweyai, mengatakan bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat ingin pemerintah melalui pihak kepolisian mengungkap secara transparan, terkait kasus pengepungan asrama disertai kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, serta kerusuhan di Manokwari.
"Bagaimana pemerintah melalui pihak kepolisian untuk bisa mengungkap secara transparan, tegas, dan memberikan hukuman, apakah kepada pelaku atau apakah itu kepada yang memprovokasi," katanya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).
1. Tuntuan hanya satu
IDN Times / Auriga AgustinaSaat mengunjungi Papua bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, ia membeberkan bahwa tuntutan masyarakat Papua sebenarnya hanya satu, agar pihak kepolisian menyampaikan dengan trasnparan dan segera unglap siapa dalang dibalik kerusuhan yang melibatkan mahasiswa Malang, Surabaya yang terdikriminasi, sehingga berbuntut ke Manokwari.
"Karena satu hari ikut rombongan Menko Polhukam, Kapolri, Panglima, tuntutan cuma satu, transparan secepatnya," ungkapnya.
Baca Juga: Pahit-Manis Mahasiswa Papua yang Mencari Ilmu di Bandung
2. Masalah yang terjadi sudah lama
IDN Times / Auriga AgustinaEditor’s picks
Ia mengatakan, sebenarnya insiden yang terjadi di Papua bukan masalah baru. Hal ini merupakan akibat dari satu sebab yang sudah berkepanjangan, sejak berintegrasi dengan RI. Gejolak itu muncul sejak 1965 di Kota Manokwari.
"Kita di sini cukup serahkan semuanya di sana, yang penting kelanjutan, karena ini bukan baru, ini masalah sejak tahun 1965," kata dia lagi.
3. Merupakan akumulasi kekecewaan
IDN Times / Auriga AgustinaKata Yorrys, kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan akumulasi kekecewaan yang membuat semangat kolektif untuk bangkit menyampaikan semangat aspirasi.
"Kedua yang menjadi perhatian, karena kejadian tanggal 15, 16, 17 Agustus dan diviralkan begitu masif ke seluruh warga Papua melalui media sosial, kemudian dengan akumulasi kekecewaan, akhirnya mereka membuat satu semangat kolektif untuk bangkit dan menyampaikan aspirasi," jelasnya.
4. Pemerintah memblokir layanan data di Papua
ANTARA FOTO/Novrian ArbiSebagai informasi, akibat kejadian ini, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan salah satunya memblokir layanan data untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya. Pemblokiran dilakukan sampai situasi di Papua kondusif.
Baca Juga: Polisi Pemberi Miras ke Warga Papua di Bandung Sudah Dinonaktifkan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
