Beredar 9 Nama Pendaftar Capim KPK, Polri: Belum Final
IDN Times/Axel Joshua Harianja
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Beredar informasi terkait sembilan nama perwira tinggi (Pati) Polri yang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan kesembilan nama terebut belum diputuskan secara sah.
"Barusan saya ditelepon sama staff SDM, bahwa nama-nama tersebut belum final,'' kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/6).
1. Polri masih akan memeriksa secara internal nama-nama Capim KPK itu
IDN Times/Dokumen IstimewaDedi menjelaskan, di sisi internal, Polri memiliki regulasi peraturan Kapolri tentang penugasan khusus. Para pendaftar Capim KPK dari Polri itu, harus melalui tahapan-tahapan pemeriksaan administrasi secara internal. Seperti mengenai kompetensi, rekam jejak dan persyaratan-persyaratan lainnya untuk bisa mengikuti seleksi sebagai calon Capim KPK tersebut.
"Nanti, apabila sudah final, tentunya akan kita sampaikan surat secara resmi kepada pansel (Panitia Seleksi) calon komisioner KPK. Karena dari tahapan pendaftaran sampai tanggal 4 juli. Sekarang masih tanggal 20 (Juni) masih kurang lebih sekitar dua minggu lagi batas akhir pendaftaran sebagai calon Komisioner KPK," jelas Dedi.
Dedi menambahkan, untuk saat ini pihaknya belum dapat memastikan berapa jumlah pasti pendaftar Capim KPK dari Polri tersebut. Nama-nama itu kata Dedi akan disampaikan H-1 batas akhir pendaftaran.
"Kita masih belum bisa memberikan suatu hal yang pasti berapa jumlah (pendaftar Capim KPK dari Polri) terakhir. Apabila nanti sudah selesai, artinya proses di internal sudah selesai, baru kita sampaikan secara pasti. Updatenya hari H-1, (sebelum) tanggal 4 (Juli). Itu paling maksimal," ungkap Dedi.
Sebelumnya, beredar surat Kapolri Nomor: B/722/VI/KEP/2019/SSDM yang diterima IDN Times. Dalam surat itu, tercatat ada empat Pati berpangkat Irjen, dan sisanya berpangkat Brigjen.
Berikut sembilan nama Pati Polri dalam yang disebut belum final tersebut.
1. Wakabreskrim Polri Irjen Antam Novambar
2. Pati Polri penugasan di BSSN Irjen Dharma Pongkerum
3. Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung
4. Analis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur
5. Pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Muhammad Iswandi Hari
6. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto
7. Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul
8. Analis Kebijakan Utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Juansih
9. Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani
Baca Juga: Polri: Belum Ada Polwan Daftar Jadi Capim KPK
2. Polri enggan membeberkan sembilan nama Pati Polri yang mendaftar Capim KPK
IDN Times/Axel Jo HarianjaDedi sebelumnya mengatakan, setidaknya ada sembilan nama Pati Polri yang ingin mendaftarkan diri sebagai Capim KPK. Kesembilan orang itu kata Dedi, akan diseleksi sebelum diserahkan kepada Tim Pansel Capim KPK. Akan tetapi, ia enggan membeberkan kesembilan nama orang tersebut.
"Nama belum (dapat disampaikan). Karena kita masih tunggu keputusan akhir siapa-siapa yang memenuhi seleksi administrasi yang telah ditetapkan internal maupun ditetapkan oleh pansel," kata Dedi.
Ia menambahkan, kesembilan orang tersebut, sebagian besar pernah bertugas sebagai seorang penyidik.
"Dari sembilan pati itu, sebagian besar pernah jadi penyidik dan pernah berkecimpung di penegakkan hukum kepolisian," ujarnya.
3. Pansel KPK ingin adanya Capim KPK dari Polri
Editor’s picks
IDN Times/Axel Jo HarianjaTim Pansel Calon Capim KPK pada Kamis (13/6) lalu, mendatangi Mabes Polri. Dalam kesempatan itu, Ketua Pansel Capim KPK Jilid V Yenti Ganarsih mengatakan, pihaknya meminta kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengirimkan jajarannya untuk mendaftarkan diri sebagai capim KPK.
"Di dalam Undang-Undang (UU) itu jelas disampaikan bahwa komisioner KPK terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Unsur pemerintah di antaranya adalah penegak hukum. KPK adalah lembaga penegakan hukum dan pencegahan korupsi," jelas Yenti usai melakukan audiensi dengan Kapolri di Gedung Ruang Pertuman Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis(13/6).
"Oleh karenanya, kami mengundang memohon kepada Pak Kapolri mengirimkan calon-calonnya untuk mendaftar sebagai calon komisioner KPK," sambungnya.
4. Capim KPK dari Polri harus memiliki track record yang baik
IDN Times/Axel Jo HarianjaDi tempat yang sama, Tito mengatakan, salah satu kriteria capim KPK dari Polri harus memiliki track record yang baik. Tak hanya itu, mereka juga harus memiliki kemampuan di bidang reserse terutama dalam penanganan kasus-kasus korupsi, sehat jasmani rohani dan nantinya akan mengikuti asessment dan juga tes dari panelis pansel.
"Kami sekarang sudah memiliki beberapa orang (calon pendaftar). Tapi, kita juga membuka secara internal. Sehingga, prinsipnya nanti tentunya kami akan mengirim dan kemudian kita menyerahkan sepenuhnya kepada pansel untuk menilainya," kata Tito.
"Mudah-mudahan dari Polri ada yang bisa terpilih, kalau seandainya dari Polri bisa terpilih akan mempermudah sinergi dengan kepolisian. Karena Polri juga memiliki jaringan nasional dan juga ada elemen-elemen penanganan pemberantasan korupsi," sambungnya.
Tito saat itu mengaku, sudah ada beberapa nama yang menyampaikan keinginannya untuk mendaftar sebagai capim KPK. Salah satunya Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Eko Indra Heri. Akan tetapi, Tito masih membuka kesempatan bagi anggota lainnya untuk mengikuti seleksi tersebut.
"Sudah ada beberapa nama yang sudah menyampaikan keinginannya untuk maju, (contohnya) di SDM, As SDM. Ada delapan orang (yang sudah mengajukan nama), tapi masih terbuka kesempatan untuk yang lain karena nanti pembukaannya 17 Juni sampai 4 Juli 2019," jelas Tito.
"Dalam forum ini, bagi rekan-rekan perwira tinggi saya harapkan yang ingin mendaftar segera mendaftar.
Tapi tolong cek betul track record masing-masing, LHKPN masing-masing ada atau tidak, karena ini menentukan," jelasnya lagi.
5. Polri jamin tidak ada konflik kepentingan jika pihaknya menjadi capim KPK
Ilustrasi Gedung KPK (IDN Times/Axel Jo Harianja)Selain itu mantan Kapolda Metro Jaya itu juga menjamin bahwa tidak akan ada konflik kepentingan jika pihaknya bergabung dengan KPK.
Menurutnya, sejak awal KPK berdiri, sudah banyak anggota pendahulu yang masuk bergabung ke KPK. Salah satunya, mantan Deputi Penindakan KPK tahun 2015 yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Heru Winarko.
"Jadi, sepanjang mereka sudah masuk dalam KPK mereka juga sudah terikat dengan segala peraturan- peraturan KPK. Anggota Polri, kita juga nggak banyak ikut campur tentang operasionalnya," ungkap Tito.
Baca Juga: Polri: Belum Ada Polwan Daftar Jadi Capim KPK
Berita Terkini Lainnya
