Erick Thohir Akui Sistem Distribusi Vaksin COVID-19 Tidak Sempurna
Menteri BUMN Erick Thohir (Humas BUMN)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/1/2021). Keduanya datang untuk membahas beberapa hal terkait vaksin COVID-19.
Melalui kesempatan itu, Erick mengaku sistem distribusi vaksin COVID-19 tidak sempurna.
"Satu, mengenai distribusi, tadi kami sampaikan sesuai dengan penugasan kami dari Kementerian BUMN sudah menyiapkan sistem yang tidak sempurna. Yang sempurna milik Allah Subhanahu wa ta'ala," ujar Erick dalam siaran langsung akun YouTube KPK, Jumat ini.
1. Proses distribusi COVID-19 selalu dipantau
Menteri BUMN Erick Thohir dan Menkes Budi Gunadi Sadikin bahas vaksin COVID-19 di KPK (Dok. Humas KPK)Meski tak sempurna, Erick memastikan mulai dari file, boks, hingga proses pengiriman vaksin menggunakan mobil selalu dipantau. Erick berharap, para pimpinan daerah termasuk KPK turut memantau pemerintah terkait program vaksin COVID-19.
"Itu semua ada barcode-nya dan bisa dipantau perjalanannya secara detail. Sehingga, penugasan yang diberikan sampai ke provinsi itu berjalan dengan baik," kata pria berusia 50 tahun tersebut.
Baca Juga: Menkes Minta Bio Farma Kurangi Seremoni dalam Distribusi Vaksin COVID
2. Meski sudah divaksin, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan
Menteri BUMN Erick Thohir dan Menkes Budi Gunadi Sadikin bahas vaksin COVID-19 di KPK (Dok. Humas KPK)Vaksin COVID-19 tahap I mulai didistribusikan sejak Minggu 3 Januari 2021 lalu. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 tahap I adalah 1,319 juta tenaga kesehatan, penunjang pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan petugas tracing kasus COVID-19.
Editor’s picks
Selain itu, 195 ribu petugas pelayan publik esensial seperti TNI Polri, Satpol PP, petugas pelayan publik transportasi (petugas bandara, pelabuhan, KA, MRT), termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama di seluruh Indonesia.
Erick mengingatkan, meskipun masyarakat divaksin, mereka harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
''Setelah kita divaksin, kita tetap harus 3M. Pakai masker, jaga kesehatan, jaga jarak dan tentu lain-lainnya," ujar dia.
Ia menambahkan, pemerintah berharap kedepannya tidak lagi tergantung kepada vaksin impor. Hal itu lah yang membuat pemerintah sedari awal mengembangkan vaksin merah putih. Namun, itu semua masih membutuhkan waktu.
"Dan kenapa hari ini juga bersama KPK dan juga Pak Menkes kita akan terus memantau vaksin merah putih secara bersama-sama. Karena, ini adalah merupakan game changer buat bangsa kita. Ketika kita mempunyai vaksin sendiri, tidak tergantung dengan vaksin yang ada dari luar negeri saja," katanya.
3. Penyimpangan vaksin justru rawan saat proses distribusi
Menteri BUMN Erick Thohir dan Menkes Budi Gunadi Sadikin bahas vaksin COVID-19 di KPK (Dok. Humas KPK)Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, penyimpangan vaksin COVID-19 tidak hanya rawan saat proses pengadaan. Melainkan, saat proses distribusi. Sebab, vaksin sangat terbatas, sementara orang yang mengharapkan supaya lebih dahulu diberikan vaksin itu sangat banyak.
"Bisa jadi misalnya, ini yang seharusnya divaksin A, si A bisa saja bilang jangan saya, dang mengatakan bisa dijual ke orang lain, atau bilang, kamu duluan deh," ucap Alexander.
Pria yang akrab disapa Alex ini melanjutkan, vaksin COVID-19 nantinya akan diberikan ke 181 juta masyarakat Indonesia secara bergiliran. Ia berharap, masyarakat juga ikut mengawasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
"Nanti juga semua dapat giliran untuk divaksin. Jadi, tidak usah berebut meskipun terbatas dan pemerintah kan sudah menjanjikan bahwa vaksin ini gratis. Nanti akan disediakan sampai ke pelosok," tutur dia.
Baca Juga: Vaksin Sinovac Tiba di Palembang, 7 Daerah Mendapat Vaksin Awal
Berita Terkini Lainnya
