Idham Azis Jadi Kapolri, Begini Pasang Surut Kariernya

2. Dari Kapolda Metro Jaya, hingga Kabareskrim

(Idham Azis) IDN Times/Axel Jo

Dengan sederet pengalamannya, pada 3 Oktober 2014 hingga 28 Februari 2016, Idham Azis menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah. 

Selanjutnya pada 23 September 2016 hingga 20 Juli 2017, Idham Azis ditugaskan sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Kariernya terus meroket, ia dipercaya menjadi Kapolda Metro Jaya dan kemudian dimutasi menjadi Kabareskrim.

Pangkatnya pun naik yang sebelumnya masih sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) menjadi Komisaris Jenderal (Komjen). Sebagai Kabareskrim, Idham menggantikan Komjen Pol, Arief Sulistyanto yang dimutasi menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Keputusan rotasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/188/I/KEP/2019 tertanggal 22 Januari 2019. Surat tersebut ditandatangani Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Pol, Eko Indra Heri.

3. Sederet pekerjaan yang belum tuntas kala menjabat Kapolda Metro Jaya

Dokumen Humas Polri

Selama 18 bulan menjabat posisi Kapolda Metro Jaya, Idham masih menyisakan banyak kasus yang belum terselesaikan. Akan tetapi, dia juga telah berhasil mengungkap kasus-kasus yang terjadi selama masa kepemimpinannya.

Salah satu kasus yang belum terungkap hingga sampai saat ini ialah kasus penyiraman air keras yang terjadi pada 11 April 2017 yang lalu. Kasus itu menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Sudah hampir tiga tahun, polisi masih belum mampu mengungkap pelaku di balik kejadian tersebut.

Pada akhir tahun 2018, Idham sempat menyatakan, memang masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan, salah satunya kasus Novel Baswedan. Kala itu ia mengatakan masih terus berupaya mengungkap kasus Novel.

"Kami terus melakukan analisis dan evaluasi (kasus Novel) karena ini merupakan bagian utang dari Polda Metro Jaya untuk menuntaskan semua kasus-kasus. Secara rutin selalu menyampaikan progres contohnya ke Kompolnas dan Ombudsman. Bahkan, ke Komnas HAM pun kami turut menawarkan beberapa opsi," jelas Idham kala itu.

Tidak hanya itu, deretan kasus mandek lainnya ialah kasus kematian yang menimpa Akseyna Ahad Dori yang tewas mengambang di Danau Kenanga Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat pada 26 Maret 2015. Hingga saat ini, itu masih menyisakan tanda tanya mengenai perkembangan kasus tersebut.

Kasus serupa lainnya mengenai kematian mahasiswa Universitas Indonesia Esa Unggul, Tri Ari Yani Puspo Arum alias Arum, 22, di kamar kos di Jalan Haji Asmad Ujung, Perumahan Kebon Jeruk Baru, Jakarta Barat, Senin 9 Januari 2017.

Kemudian, rentetan teror bom molotov juga terjadi yang menimpa berbagai politikus maupun jajaran birokrat lainnya. Pada 6 Agustus 2018 yang lalu, teror bom molotov terjadi di rumah politikus PDIP, Kapitra Ampera.

Tidak hanya itu, teror bom molotov di rumah juga menimpa politikus PKS, Mardani Ali Sera, pada 19 Juli 2018. Dan yang terakhir, teror bom molotov Ketua KPK, Agus Rahardjo, dan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, pada 9 Januari 2019 lalu.

Idham mengatakan, dalam menangani kasus ada tingkat kesulitannya masing-masing. Ada yang bisa diselesaikan dengan mudah, ada juga yang membutuhkan waktu yang lama. Menurutnya, setiap kasus mempunyai rintangan yang berbeda.

"Ya memang kami sadari tidak semua kasus itu mudah dan mempunyai spesifikasi pengungkapan yang berbeda-beda itu sudah alami," kata Idham.

Idham mengatakan, meski beberapa kasus masih belum terselesaikan, ada kasus-kasus yang sudah diselesaikan proses hukumnya. Contohnya adalah pembunuhan satu keluarga di Jalan Bojong Nangka 2 RT 002 RW 07, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, Jawa Barat. Pembunuhan itu dilakukan oleh Haris Simamora yang merupakan saudara dari korban.

Kemudian, kasus yang menimpa wartawan Muhamadiyah TV, Abdullah Fitri Setiawan alias Dufi (43). Ia ditemukan tewas di dalam tong sampah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pelaku pembunuhan berhasil ditemukan oleh kepolisian.

Tidak hanya itu, kepolisian juga berhasil mengungkap kebohongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet yang kala itu diduga mengalami pemukulan di Bandung, Jawa Barat. Kemudian, mengungkap kasus mafia tanah di wilayah Bekasi, dan persoalan Gedung Samsat Jakarta Timur.

Pada 21 April 2016, Idham berhasil membongkar gudang makanan kedaluwarsa di Jalan Raya Dadap Prancis Kosambi Timur, Kabupaten Tangerang. Dia juga berhasil menggagalkan peredaran ganja seberat 1.434 kilogram yang dicampur limbah ikan asin pada 30 Juli 2017. Kasus lainnya yang berhasil diungkap ialah pembunuhan wanita hamil asal Thailand berinisial JP yang dibunuh suaminya di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada 25 Mei 2018.

11 Desember tahun 2018, Kasus ITE berupa penjualan blanko e-KTP secara daring dengan pelaku berinisial NI juga berhasil diungkap. Lalu, jajaran Polres Jakarta Barat berhasil menangkap Hercules untuk memberantas premanisme.

4. Jokowi panggil Tito Karnavian ke Istana

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Tito Karnavian menjadi salah satu petinggi negara yang dipanggil oleh Jokowi ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10). Ia datang sekitar pukul 12.09 WIB. Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, Tito sudah meninggalkan Istana sejak pukul 14.00 WIB.

Iqbal mengatakan, usai menemui Jokowi di Istana Negara, Tito segera bergegas untuk menemui Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Posko Jakarta Barat. Ketika ditanya apakah pemanggilan Tito terkait kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid II, Iqbal masih enggan mengungkapkannya.

"Mungkin bisa jadi ada semacam jabatan baru," kata Iqbal seraya meninggalkan awak media di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

5. Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono sempat disebut-sebut jadi Kapolri

Denisa/IDN Times

Sebelum Idham terpilih menjadi Kapolri, beberapa nama perwira tinggi (Pati) Polri sempat dikabarkan akan mengisi kursi kepemimpinan Kapolri. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane mengatakan, Mabes Polri kala itu sudah memproses Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri untuk menggantikan Tito.

IPW, kata Neta, juga mendapat informasi bahwa surat Plt Kapolri sedang diproses Mabes Polri dan akan diminta persetujuan Presiden dan DPR.

"Nama yang diusulkan sebagai Plt Kapolri adalah Wakapolri Komjen (Pol) Ari Dono. Jika Kapolri Tito Karnavian diangkat menjadi menteri dalam kabinet Jokowi pada Rabu (23/10) pagi, bisa dipastikan Ari Dono menjadi Plt Kapolri," kata Neta dalam keterangannya yang diterima IDN Times di Jakarta, Selasa (22/10).

Gerbong mutasi di tubuh Korps Bhayangkara pun akan bergerak. Idham Azis yang belum setahun menjabat sebagai Kabareskrim, diperkirakan akan menduduki posisi Wakapolri untuk menggantikan Ari Dono.

Sementara itu, posisi Kabareskrim yang ditinggalkan Idham Azis diperkirakan akan diisi oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Eddy Pramono. Posisi Kapolda Metro Jaya diperkirakan akan digantikan oleh dua calon kuat, yakni Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Sufahriadi dan Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto

"Posisi Plt Kapolri diperkirakan akan dipegang Ari Dono hingga masa pensiunnya Desember (2019) mendatang. Untuk kemudian posisi Kapolri nantinya akan dipegang Gatot Eddy," jelas Neta.

6. Jokowi ajukan nama Idham Azis sebagai calon Kapolri ke DPR

(Presiden Jokowi meninjau posko pengungsian di Desa Tulehu, Maluku Tengah, Selasa, 29 Oktober 2019)/Dok.IDN Times/Biro Pers Kepresidenan

Teka-teki pengganti Tito Karnavian sebagai Kapolri mulai terjawab. Presiden Jokowi mengatakan, pihaknya mengajukan nama Idham Azis untuk menggantikan Tito.

"Pengganti Kapolri sudah kami ajukan hari ini ke DPR. Pak Idham Aziz, Kabareskrim. Satu (calon) saja," kata Jokowi usai melantik para Menterinya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya telah menerima Surat Presiden untuk pengangkatan Idham Aziz sebagai Kapolri.

“Sudah masuk (Supres pengangkatan) ke DPR dan setelah Komisi III terbentuk akan di-fit and proper test,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco saat dihubungi. Sambil menunggu Komisi lll terbentuk, peran Kapolri masih dipegang oleh Wakapolri Komjen Pol, Ari Dono Sukmanto selaku pelaksana tugas (Plt).

7. Pencalonan Idham Azis jadi Kapolri dinilai tidak lazim

IDN Times/Arief Rahmat

Usai nama Idham diajukan menjadi Kapolri ke DPR, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane kembali angkat bicara. Neta menilai, ada keanehan serta pelanggaran standard operational procedure (SOP) dalam proses pencalonan Kapolri

Menurut Neta, ada dua proses yang dilakukan dalam pencalonan Kapolri, yakni masukan dari Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Setelah itu, Presiden akan memilih satu nama untuk diserahkan ke DPR untuk selanjutnya dilakukan uji kepatutan oleh Komisi III.

"Tapi, dalam penetapan Idham Azis sebagai calon Kapolri, prosedur itu tidak dilalui sebagaimana mestinya," kata Neta dalam keterangannya yang diterima IDN Times di Jakarta, Kamis (24/10).

Neta kemudian menceritakan, beberapa jam setelah Wakapolri Komjen Pol, Ari Dono Sukmanto ditetapkan sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri, tiga orang Komisioner kompolnas mendatangi Ari Dono. Salah satunya, Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti.

Mereka meminta segera diadakan rapat untuk membahas dan menentukan nama-nama calon kapolri. Ari Dono kemudian memanggil seorang Jenderal dan memulai rapat tersebut.

"Mereka rapat hanya berlima. Tiga dari kompolnas dan dua dari Polri," katanya.

Dari rapat itu, menghasilkan lima nama calon Kapolri. Diantaranya Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, Komjen Pol Arief Sulistyanto, Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Pol Agung Budi Maryoto, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, Asisten Operasi Kapolri, Irjen Pol Martuani Sormin dan Kabareskrim, Komjen Pol Idham Azis. 

Nama Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrian sempat masuk dalam bursa pencalonan Kapolri. Akan tetapi, namanya dicoret karena dinilai terlalu muda, yakni angkatan kepolisian (Akpol) 1989. Nama Agus pun digantikan oleh Irjen Pol Martuani.

"Nama Idham Azis sempat diperdebatkan karena masa dinasnya sebagai anggota polisi kurang dari dua tahun. Tapi akhirnya dimasukkan dengan catatan," ungkap Neta.

Nama-nama calon Kapolri itu kemudian diketik dan dikirimkan ke Istana pada dini hari. Dan paginya, pihak Istana sudah mengirimkan satu nama ke DPR.

"Kerja cepat. Pola pengajuan nama calon Kapolri seperti ini diluar kelaziman. Dan tak biasanya Kompolnas mendatangi pimpinan Polri untuk sama- sama membahas nama calon-calon Kapolri," ujar Neta.

Menurut Neta, Kompolnas biasanya mengadakan rapat sendiri dan dihadiri semua Komisioner Kompolnas dalam mendata dan membahas nama-nama calon Kapolri. Setelah itu, nama-nama yang diusulkan akan diserahkan kepada Presiden.

"Di sisi lain, Polri juga melakukan rapat wanjak yang dipimpin Wakapolri dengan peserta Irswasum, Kadiv Propam, Deputi SDM dan lain-lain. Di era Kapolri Timur Pradopo (Kapolri ke-20), Wanjak malah dihadiri semua Jenderal bintang tiga," jelas Neta.

Terkait hal itu, Neta pun menyimpulkan, Polri belum melakukan Wanjak secara resmi dan belum menyampaikan surat usulan resmi kepada Presiden. Surat usulan yang dikirim, baru dari Kompolnas berdasarkan hasil rapat yang dihadiri tiga Komisioner dan dua petinggi Polri.

"Pertanyaan IPW, kenapa proses pencalonan Idham Azis terkesan terburu-buru dan tidak lazim? Ada apa? Apakah ketidakproseduralan ini dan menabrak SOP ini harus ditolerir? "kata Neta.

''Anggota Polri yang melanggar SOP saja ditindak, kok proses pencalonan Kapolri dibiarkan menabrak SOP," sambungnya.

8. Sebelum fit and proper test, kediaman Idham Azis dikunjungi Komisi III

Komjen Pol Idham Aziz (keempat kanan depan) ANTARA FOTO/Reno Esnir

Pimpinan dan anggota Komisi III DPR pagi ini menyambangi kediaman Idham Azis pada Rabu (30/10). Pertemuan itu dilaksanakan pada pukul 09.25 WIB hingga sekitar pukul 11.00 WIB.

"Berbagai pertanyaan sudah kita sampaikan bahkan masukan kami berikan. Hal-hal yang kami tanyakan dan kami beri masukan adalah sebagian besar mengenai kehidupan pribadi," kata Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry di kediaman Idham, JL. Panglima Polim III, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).

Dalam kesempatan itu, Herman menjelaskan alasan pihaknya menanyai hal-hal pribadi dari keluarga Idham. Menurutnya, hal itu sudah menjadi tradisi dari fit and proper test calon Kapolri.

"Contoh hal pribadi bagaimana misalnya kehidupan dengan keluarga, istri beliau yang mana, putra putrinya yang mana, semua itu ingin kita kenal," jelas Herman.

"Yang kedua bagaimana cara mendidik anak dan keluarga, kehidupan suami istri dalam menghandle misalnya tugas-tugas beliau sebagai Kapolri nantinya,apa peran istri, apakah istri ikut campur terlalu jauh ini hal-hal sensitif yang ingin kami pertanyakan tadi," sambungnya.

Usai mewawancarai, Komisi III DPR RI menyimpulkan bahwa keluarga Idham merupakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Keluarga Idham juga patut dijadikan contoh bagi seluruh anggota Korps Bhayangkara.

"Kami berkesimpulan bahwa keluarga ini bisa jadi panutan. Yang mana, jika selesai nanti dipilih kadi Kapolri, Bapak dan ibu ini bisa jadi bapak ibu seluruh anggota Polri di seluruh Indonesia," ungkap Herman.

Komisi III DPR RI, kata Herman, juga meyakini Idham bakal menjalani tugasnya dengan baik saat menjadi Kapolri. Mereka juga puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan Idham.

9. Idham tak mau terima anggotanya ke rumah dinas Kapolri

Dokumen Humas Polri

Dalam kesempatan itu, Idham Azis mengatakan, dirinya tidak akan pernah menerima anggotanya saat mendatangi rumah dinasnya jika resmi menjabat sebagai Kapolri.

"Kalau ada urusan kau di kantor saja. Kalau ada urusan kau WA (WhatsApp) saja, sama saja. Karena yang menghadap itu cuma tiga (tujuannya), minta jabatan, mempertahankan jabatan, atau minta sekolah," kata Idham.

Selain itu, Idham menjelaskan, dirinya benar-benar patuh terhadap aturan hukum yang ada di Indonesia. Hal itu juga ia terapkan, kepada anaknya.

"Anak saya ini pernah dia ditilang. 'Tangkap, proses', saya bilang. Saya hanya ingin menunjukkan 'kau bukan anak siapa, tapi kau harus taat aturan main'," tegas Idham.

Istri Idham Azis, Fitri Handari mengatakan, suaminya itu bukanlah sosok yang bisa menerima 'titipan' sekalipun dari dirinya.

"Di lingkungan polisi bahwa Pak Idham cukup keras tidak bisa ditembus istri. Ini sejauh ini nggak ada yang nitip ke saya," ungkap Fitri.

Selain itu, Fitri juga mengaku, dirinya tak pernah ikut campur dengan urusan Idham di Institusi Polri. Menurutnya, dia sudah memiliki kepentingannya masing-masing dalam hal pekerjaan.

"Saya tidak perlu cawe-cawe dan memang memang selama ini sejak suami saya berdinas saya tidak pernah ikut campur urusan dinas. Silakan dan memang saya tidak juga terlibat dan tidak punya kepentingan di situ untuk membantu ini itu tidak ada," terang Fitri.

10. Komisi III sepakati Idham Azis jadi Kapolri secara aklamasi

IDN Times/Arief Rahmat

Komisi III DPR akhirnya menyetujui Idham Azis sebagai Kapolri, secara aklamasi. Keputusan tersebut diambil setelah komisi yang membidangi HAM, hukum, dan keamanan itu menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan.

"Seluruh fraksi aklamasi untuk setujui Komjen Idham menjadi Kapolri. Yang mana sore ini keputusan tingkat pertama dan sore ini bersurat pada pimpinan DPR untuk besok agendakan dalam rapat paripurna. Setuju?“ tanya Ketua Komisi III DPR Herman Herry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10) siang.

"Setuju?" jawab anggota Komisi III lainnya.

Sebelumnya, di hadapan 35 anggota komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan itu, Idham membeberkan tujuh program prioritasnya untuk Polri.

“Dengan mempertimbangkan capaian program-program prioritas Kapolri sebelumya, dan memperhatikan sisa waktu masa pengabdian yang hanya 14 bulan, maka jika diberikan kepercayaan, amanah sebagai Kapolri, saya akan melakukan program penguatan Polri yang promoter menuju Indonesia maju,” kata Idham.

Berikut tujuh program Idham Azis:
1. Mewujudkan SDM unggul
2. Pemantapan Harkamtibmas
3. Penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan
4. Pemantapan manajemen media
5. Penguatan sinergi polisional
6. Penataan kelembagaan
7. Penguatan pengawasan.

Idham juga menegaskan, Polri tidak pernah melabeli istilah radikal terhadap satu agama. Jawaban ini menanggapi pertanyaan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi, yang menyinggung kerenggangan antara umat dengan Polri.

“Jangan sedikit-sedikit radikalisme, radikalisme, radikalisme. Teriak takbir dan Allahu, Akbar, dibilang radikalisme, seakan-akan umat ini gak ada perjalanan sejarah. Mau dibawa ke mana?” kata Aboe.

Idham menjawab, “Saya ingin menggarisbawahi, radikalisme bukan Islam. Radikalisme itu oknum atau kelompok. Gak bisa bilang radikalisme membawa atribut atau simbol agama. Kalaupun dilakukan penegakan hukum, oknumnya bukan terhadap simbol agamanya.”

Tak hanya itu, Idham berkomitmen untuk menyelesaikan kasus serangan air keras yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

“Saya nanti begitu dilantik, akan tunjuk Kabareskrim baru dan saya beri waktu untuk segera ungkap kasus,” kata Idham.

Masa bakti Idham sebagai polisi berlaku hingga Januari 2021. Meski terbilang singkat, mantan Kapolda Metro Jaya berkomitmen untuk memastikan agenda nasional 2020 berjalan aman.

Berikut agenda yang mendapat atensi Idham:
1. Pengamanan 270 Pilkada serentak di sembilan provinsi
2. Pengamanan PON ke-20 di Papua
3. Menanggulangi intoleransi, radikalisme, dan terorisme
4. Menanggulangi permasalahan yang mendapat atensi publik, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), korupsi, kejahatan siber, hingga narkoba
5. Mengamankan pembangunan infrastruktur.

11. Idham Azis resmi menjadi Kapolri

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Idham Azis menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah dilantik sebagai Kapolri pada Jumat (1/11) lalu. Ia pun berjanji akan meningkatkan keamanan bagi masyarakat Indonesia. Sebagai Kapolri baru, tentu Idham mendapatkan pesan-pesan khusus dari Presiden Jokowi. Idham mengaku, hanya mendapatkan satu pesan dari Jokowi, yakni bekerja.

"Bapak Presiden memberikan dan menyampaikan kepada saya, kerja, kerja, dan kerja," kata Idham di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Usai dilantik, Idham mengatakan dirinya akan meningkatkan pemantapan kerja sama dengan TNI. Kerja sama tersebut untuk membuat Indonesia semakin aman ke depannya.

"Saya akan meningkatkan dan melaporkan pemantapan kerja sama bersama dengan TNI, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia," kata Idham.

Lalu, dia berterima kasih kepada awak media yang telah menjadi mitra kepolisian selama ini. Mantan Kabareskrim itu berharap agar Polri dan media bisa saling bergandengan tangan ke depannya.

"Mari kita sama-sama bergandengan tangan membuat situasi Indonesia ini aman," ucap Idham.

Idham Azis kini telah resmi menjadi Kapolri. Melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 98/Polri Tahun 2019, Presiden Jokowi juga memutuskan untuk menaikkan pangkat satu tingkat, dari Komisaris Jenderal (Komjen) Pol menjadi Jenderal Pol kepadanya.

Selain itu, mantan Kapolri yang saat ini menjadi Mendagri, Tito Karnavian, mengatakan kepada Idham bahwa tugas seorang Kapolri tidak mudah. Dia menerangkan Kapolri harus mengurus kurang lebih 450 ribu pasukan.

"Eksternal ada 34 Polda, 500 lebih Polres, hampir 5000 Polsek yang tersebar di seluruh wilayah," ujar Tito.

Akankah Idham Azis mampu mengemban pekerjaan Kapolri dengan baik? Well, kita tunggu saja. Selamat bekerja Jenderal!

Baca Juga: Resmi Masuk Polisi, Ini Anak Kapolri Idham Azis yang Jago Matematika