Ketua DPRD Minta Anies Bersikap Adil Terkait Tunjangan 5 SKPD Jakarta

2. Pemberian tunjangan ke lima SKPD dinilai tidak tepat

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di JakGrosir Kramat Jati (Dok. Istimewa)

Pras menilai, pemberian tunjangan penuh pada lima SKPD itu tak tepat. Hal ini karena unit kerja yang dimaksud, tidak beririsan langsung pada penanganan dan pemulihan dampak pandemik virus corona di Jakarta.

Ia mencontohkan, tunjangan penuh sangat memungkinkan jika diberikan kepada tenaga medis di lingkungan Dinas Kesehatan.

"Karena mereka ini berjibaku di rumah sakit. Kemudian tenaga-tenaga harian seperti sopir ambulans, pengangkut sampah, lalu pemungut pajak di lapangan. Mereka yang harusnya dipedulikan. Jangan selalu maunya di atas terus ini PNS DKI," jelasnya.

3. APBD turun lebih dari Rp40 triliun akibat COVID-19

Anies Baswedan di Pintu Air Karet, Jakarta, Selasa (25/2) (IDN Times/Gregorius Aryodamar P.)

Anies Baswedan mengatakan, akibat wabah COVID-19, kegiatan perekonomian di Jakarta terhenti. Pendapatan pajak anjlok, dan APBD turun drastis. Pemprov DKI pun terpaksa mengurangi pendapatan pegawainya hingga 50 persen. Anies mengatakan, pendapatan pajak turun dari Rp50,17 triliun menjadi Rp22,5 triliun atau tinggal 45 persen.

"Anggaran kita turun dari Rp87,9 triliun menjadi Rp47,2triliun, tinggal 53 persen. Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp40 triliun," kata Anies seperti dilansir dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (29/5).

Akibat kondisi itu, keputusan relokasi anggaran diambil. Pemprov DKI mengurangi anggaran di berbagai sektor belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun, di balik pemangkasan itu, semua program-program terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera dipertahankan.

"Anggaran sebesar Rp4,8 triliun untuk rakyat prasejahtera tidak diubah. Biaya menangani bencana yang semula hanya Rp188 miliar, sekarang menjadi Rp5 triliun. Ini adalah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan COVID-19," ungkap Anies.

4. Anggaran belanja pegawai berkurang Rp4,3 triliun

(IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Meski ekonomi terguncang, semua tenaga kerja yang mengabdi untuk Pemprov DKI Jakarta termasuk 120 ribu tenaga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan
(PJLP), kontraknya tidak dihentikan.

Relokasi juga terjadi pada belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp4,3 triliun, dimana TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) ASN Pemprov DKI Jakarta besarannya 25 persen, direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos. Kemudian 25 persen berikutnya ditunda pemberiannya, karena dialihkan untuk darurat penanganan COVID-19. Akan tetapi, Gaji ASN tidak berubah.

"Dalam pembahasan saat itu, sempat ada usulan agar bansos seperti KJP lalu bantuan-bantuan lain itu dipangkas 50 persen. Tujuannya, agar TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan. Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp2 triliun, sama dengan 25 persen anggaran TKD," jelas Anies.

Anies kembali menegaskan, 1,2 juta orang yang menerima bansos adalah orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Pemprov DKI memilih uang rakyat sebesar Rp2 triliun itu diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta, ketimbang 63 ribu ASN .

"Dan tahun ini, tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja modal kecuali terkait penanggulangan banjir, dan tidak ada belanja yang tidak prioritas. Pemangkasan dilakukan di semua sektor. Semua difokuskan pada penanganan COVID-19, dampak turunannya, dan saya garisbawahi, ini semua usaha untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Jakarta," ungkap Anies.

5. ASN Pemprov DKI diminta bersikap ksatria

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Dalam kesempatan itu, Anies mengingatkan bahwa ASN bertugas melindungi rakyat. Dalam kondisi apapun, harus menomorsatukan rakyat daripada diri sendiri.

"Saya perintahkan kepada semua ASN di Pemprov DKI Jakarta untuk bersikap sebagai penyelenggara negara yang ksatria, yang tangguh, yang tabah, yang tak lunglai menghadapi cobaan. Kita berada di garis terdepan. Kita harus beri contoh sikap tangguh," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

"Perhatikan ini semua! Jangan ada yang lemah, lembek, mudah mengeluh menghadapi situasi seperti ini! Kita memang kena dampak, tapi lihatlah rakyat Jakarta! Lihat rakyat Indonesia! Lihat rakyat di berbagai belahan dunia!" sambungnya.

Lebih lanjut, Anies menuturkan, bukan hanya Pemprov DKI Jakarta yang terdampak akibat COVID-19. Dia meminta, agar ASN menjadi angkatan yang berjuang menghadapi wabah dan semua dampaknya.

"Tunjukkan bahwa pikiran, ucapan, tindakan kita jauh lebih besar dari sekadar urusan gaji, tunjangan, atau urusan fasilitas lain. Kita harus ingat, di sisi depan baju seragam kita di sini ada simbol abdi negara. Ini bukan sekadar ornamen seragam. Simbol ini adalah wujud sikap kita,'' katanya.

Baca Juga: Mal Mulai Dibuka 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi