Bahas Kasus Rumah DP 0 Rupiah, Pertemuan DPRD-PD Sarana Jaya Ditunda

15 Mar 2021, 18:03 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah melangsungkan pertemuan, dengan Perusahaan Umum Daerah (PD) Sarana Jaya, terkait dugaan korupsi pengadaan lahan program Rumah DP 0 Rupiah, di Munjul, Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Namun sayangnya rapat ini ditunda, karena menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PD Sarana Jaya Indra S Arharrys, pihaknya belum menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk rapat hari ini. Perlu diketahui, kasus ini telah menjerat eks Direktur Umum (Dirut) PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

"Saya kira ini memang karena Plt kurang siaplah kelihatan begitu ya,
ketika ditanya lebih detail kurang siap, dan direktur keuangan minta waktu untuk menyiapkan data-data yang memang lebih akurat begitu," ujar dia di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (15/3/2021).

1. PD Sarana Jaya minta rapat ditunda sebulan, DPRD kasih waktu dua pekan

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz (IDN Times/Aryodamar)

Dalam kesempatan ini, Plt Dirut Sarana Jaya PD Sarana Jaya didampingi direktur keuangan. Aziz mengungkapkan rapat ini akan ditunda selama dua pekan, hingga data yang dibutuhkan siap dipresentasikan pada DPRD DKI Jakarta.

"Saya kira cukup dari Sarana Jaya, beliau minta waktu satu bulan sebenarnya kami melihatnya terlalu lama. Jadi saya putuskan dua pekan harus sudah siap dengan data-data yang akurat untuk menjawab semua persoalan-persoalan yang ada ini," katanya.

2. Kasus ini ada di periode DPRD sebelumnya

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz (ANTARA/Livia Kristianti)

Penundaan tersebut, kata Aziz, juga didasari karena DPRD ingin mengetahui kasus korupsi ini tanpa berangkat dari asumsi dan prasangka saja, karena kasus korupsi ini terjadi pasca-periode yang sebelumnya saat dia belum menjabat sebagai ketua Komisi B.

"Karena kejadian ini bukan pada masa periode yang sekarang, tapi periode yang lalu," ujar dia.

3. PD Sarana Jaya diminta transparan soal data pengadaan tanah

Default Image IDN

Rapat ini, menurut Aziz, dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi terkait korupsi pengadaan tanah DP 0 Rupiah, dan mengantisipasi adanya masalah serupa ke depannya.

Dia mengatakan PD Sarana Jaya harus transparan pada DPRD terkait data-data lokasi atau tempat pembelian lahan dan peruntukannya.

"Sarana Jaya ini harus membuka kepada Dewan di lokasi-lokasi, tempat-tempat yang akan mereka beli, tanah untuk keperluan-keperluan DP 0 Rupiah, dan sebagainya itu harus transparan," ujarnya.

4. Rapat dilakukan tertutup agar PD Sarana Jaya terbuka

Ilustrasi rapat DPRD DKI Jakarta (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Sebelumnya, Abdul Aziz menjelaskan, ada beberapa isu yang akan dibahas dalam rapat mulai dari anggaran, rencana pekerjaan PD Sarana Jaya ke depannya dan kasus korupsi yang menjerat Yoory.

"Semua akan kami bahas, kan dari kejadian yang kemarin kita akan tanya peruntukan tanahnya apa," kata dia saat dikonfirmasi awak media, Senin.

Rapat kali ini dilakukan secara tertutup antara Komisi B DPRD DKI Jakarta dan PD Sarana Jaya.

Menurut Aziz hal itu dilakukan agar komunikasi dengan PD Sarana Jaya bisa lebih jelas dan terbuka. "Biasanya kalau terbuka isu-isu sensitifnya tidak dikeluarkan," ujar dia.