Bahas Kesehatan, Jokowi akan Undang Organisasi Profesi

Terkait sistem JKN, kata Jokowi, dia memohon maklum jika masih ditemukan masalah di lapangan. Sebab, sistem JKN belum lama dijalankan.

"Saya juga sering mendadak belok ke rumah sakit, tanya ada problem apa, ada masalah apa. Kemudian saya mulai tahu, mulai mengerti, tapi penyelesaian ini memang harus keseluruhan, holistik, dan ditangani antarinstitusi. Banyak hal teknis di lapangan yang sering masuk ke telinga saya," ungkap Jokowi.

Menurut Jokowi, daya saing sebuah bangsa akan sangat ditentukan juga oleh kesehatan individu dan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, dia juga ingin mendengar secara detail mengenai sistem pendidikan kedokteran di Indonesia.

"Agar ada lompatan-lompatan perubahan, agar tidak monoton, bertahun-tahun, mohon maaf tidak hanya di bidang kedokteran. Saya banyak bicara dengan akademisi, kita harus betul-betul berubah, karena memang dunia sudah berubah begitu sangat cepatnya," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, banyak yang harus dipelajari, baik artificial intelegence, internet of thing, big data, virtual reality, bit coin, criptocurrence, dan sebagainya. Ada banyak hal di bidang kedokteran yang sering didengar.

"Baru dengar satu sudah keluar yang kedua, yang kedua baru dengar, baru ingin tahu, sudah keluar yang ketiga. Di bidang kedokteran sama seperti itu. Oleh sebab itu, kita harus mau dan mempunyai keinginan untuk mengubah dan berubah," ungkapnya.

Terkait masalah hukum yang kerap berbenturan dengan tenaga kesehatan (nakes), Jokowi melanjutkan, dia mengaku tak banyak tahu. Menurut dia, banyak sekali keluhan mengenai hal itu. Tidak hanya dari dokter dan bidang kesehatan, melainkan juga dari luar bidang itu.

"Tetapi lebih detail saya akan dengarkan saat kita memiliki waktu yang longgar. Gak tahu mungkin dua minggu inilah saya akan coba luangkan waktu yang panjang untuk bapak ibu sekalian," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, segala kritik dan saran di bidang kesehatan akan ditampung dan dijadikan sebuah kebijakan. Dengan demikian, seluruh bidang yang berkaitan dengan kesehatan bisa ditangani dengan baik.

Sebelumnya, Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih meminta Presiden Joko 'Jokowi' Widodo memperhatikan status dan kesejahteraan nakes. Dia juga meminta perhatian terhadap distribusi nakes.

"Kalau tidak diratakan distribusinya, kami khawatir akan ada daerah-daerah yang tidak terbagi pelayanan kesehatan dengan baik," tutur Daeng.

Daeng melanjutkan, sistem pelayanan kesehatan dengan JKN juga harus diperbaiki. Dia sadar betul, JKN yang berjalan sekitar 5 tahunan itu bermanfaat untuk masyarakat.

"Dari hati terdalam, para tenaga kesehatan serta stakeholder lainnya mohon diupayakan perbaikan secara terus-menerus agar JKN ini bermanfaat untuk semua pihak. Baik untuk masyarakat maupun pelaksana pelayanan kesehatan," ungkapnya.

Menurut Daeng, Indonesia akan dihadapkan pada dua hal besar, yaitu tantangan era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan era industri 4.0. Dua tantangan tersebut meniscayakan kepada seluruh tenaga kesehatan untuk melakukan perbaikan agar daya saing bagus.

"Salah satu hal yang kami usulkan adalah mohon diperhatikan tentang sistem pendidikan, baik kedokteran atau kesehatan lainnya," kata Daeng.

Selain itu, Daeng juga mengeluhkan para tenaga kesehatan yang sering berbenturan dengan masalah hukum dari hari ke hari. Akibatnya, para nakes yang mengabdi baik di rumah sakit, puskesmas dan klinik kerap was-was dan takut terhadap persoalan berkaitan dengan hukum.

"Oleh karena itu, kami sepakat untuk menitipkan kepada Bapak Jokowi agar perlindungan hukum tenaga medis dan kesehatan lebih diperhatikan," kata Daeng.