Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan mengadakan pertemuan dengan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Kerja (KIK), yang mendukungnya pada Pilpres 2019. Pertemuan tersebut akan membahas menteri Kabinet Kerja jilid II.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat silaturahmi ke Pondok Pesantren Al Tsafaqah di Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa (8/10) malam.
Kendati belum diketahui tanggalnya, Hasto mengatakan, pertemuan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
“Pembahasan beberapa kali dilakukan, termasuk nomenklatur dari kabinet tersebut. Dalam waktu dekat, tentu saja Bapak Jokowi akan bertemu para ketua umum (parpol KIK) secara terpisah, tapi juga kemudian para kandidat calon menteri tersebut,” kata Hasto di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa (8/10) malam.
Hasto menjelaskan, pertemuan tersebut perlu dilakukan agar presiden mengetahui sendiri, siapa nama-nama yang diusulkan dari partai koalisi untuk masuk ke Kabinet Kerja jilid II.
“Karena bagaimana pun juga presiden harus memastikan bahwa nama-nama yang akan dipilih oleh presiden sendiri, berasal dari kalangan fungsional ataupun kepala daerah yang memiliki prestasi, atau pun para tokoh-tokoh sesuai bidangnya. Semua dipastikan komitmennya dalam menjalankan visi misi presiden,” kata dia.
Perihal jumlah menteri yang akan diusulkan PDIP ke Jokowi, Hasto mengatakan, hal tersebut adalah hak prerogatif presiden.
“Ya kata Ibu Mega (Megawati) kan sebanyak-banyaknya. Tetapi kita juga tahu bahwa PDI Perjuangan ini tidak kemaruk. PDI ini memahami bahwa Indonesia harus dibangun dengan bekerja sama dengan seluruh kekuatan elemen bangsa,” kata Hasto.
Meskipun Jokowi berasal dari PDI Perjuangan, Hasto mengatakan, partainya tidak ingin mengatur presiden agar memberikan jatah kursi kementerian strategis seperti menteri koordinator.
“Ya semua menteri pada dasarnya adalah strategis. Karena kementerian yang bertanggung jawab terhadap arah kemajuan bangsa. Jadi jangan dianggap kementerian A lebih strategis, kementerian B lebih strategis,” ucap dia.