Bambang Pacul PDIP Singgung Posisi Luhut: Prime Minister, Bos

08 Apr 2022, 10:15 WIB

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah/Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto. (IDN Times/Sachril Agustin)

Jakarta, IDN Times - Politikus PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, menyinggung posisi Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjadi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves). Menurutnya, Luhut merupakan menteri segala urusan.

Hal itu ia sampaikan saat ditanyai terkait dengan pernyataan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang meminta menterinya untuk tidak bicara tiga periode. Bambang Pacul mengatakan, setiap menteri harus menyadari posisinya di pemerintahan.

“Kalau Pak Airlangga sebagai ketum (Golkar). Kalau sebagai menko ya gak pas. Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama, bos,” kata Bambang Pacul kepada wartawan di Senayan, Kamis (7/4/2022).

1. Bambang Pacul singgung power politik Luhut yang kuat

Menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Luhut Pandjaitan (www.instagram.com/@luhut.pandjaitan)

Bambang Pacul mengatakan, banyak orang sadar dengan kekuatan politik Menko Luhut di pemerintahan.

Pengaruh Luhut dalam pemerintahan juga disebut tak bisa diubah oleh siapapun. Bahkan elit partai politik di pemerintahan.

“Orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Kita memahami, kita mengerti, tapi kita gak bisa berbuat apa pun,” kata dia.

2. PDIP dukung Jokowi tak singgung lagi 3 periode

Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Ibu Iriana Jokowi. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Loyalis Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku tidak masalah dengan pernyataan Jokowi yang melarang menterinya bicara penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurutnya, menteri hanya bicara masalah teknis terkait dengan wewenang dan kewajibannya dan tidak memperkeruh suasana politik saat ini.

“Itu kan presiden memperingatkan. Ya boleh-boleh saja, namanya presiden. Tugasmu sebagai menteri, sudahlah nggak usah bicara itu, ya boleh dong. Menteri kan (urus) teknis,” ujar Bambang Pacul.

3. PDIP minta menteri sadar posisi

IDN Times/Margith Juita Damanik

Lebih lanjut, Bambang Pacul meminta para kabinet Jokowi menyadari tupoksi pekerjaannya, bukan malah berbicara soal isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurutnya, hanya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang berwenang mengomentari terkait Pemilu 2024 sesuai tugas dan fungsinya. Sementara menteri yang lain tidak memiliki wewenang untuk membahas isu penundaan atau perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

“Saya lebih memandang sebagai orang politik, sadar lah engak pada posisimu. Ini sudah terlalu bias. Sudah terlalu bias. Pak pres mengingatkan heh sadarlah engkau pada posisimu. Menteri tugasmu bantu aku sektor ini,” tuturnya.