Bambang Widjojanto, Eks Petinggi KPK Jadi Ketua Tim Hukum BPN Prabowo

Koordinator Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pihaknya telah menunjuk Bambang Widjojanto (BW) sebagai ketua tim hukum yang akan memimpin beberapa pengacara untuk menyampaikan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai BW merupakan sosok yang kredibel memimpin tim hukum untuk mengajukan gugatan Pilpres 2019 ke MK.

Dahnil mengatakan, BPN menemukan praktek dugaan kejahatan pemilu seperti praktek korupsi politik dan pemilu. Menurutnya, korupsi yang paling krusial terjadi saat ini adalah korupsi politik, dan BW mendalami permasalahan tersebut.

“Korupsi politik yang masif terjadi di pemilu, sehingga sangat tepat Bambang Widjojanto memimpin tim ini. Nanti ditambah anggota tim yang memahami kepemiluan. Selain itu, Mas Bambang sebelumnya menjadi pimpinan KPK, ketika menjadi pengacara dalam perkara di MK, dan hampir semua kasus yang didampinginya menang,” ujar Dahnil dilansir Antara, Sabtu (25/5).

Nama Bambang Widjojanto termasuk dalam daftar nama panelis debat calon presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan sebanyak 5 kali. Namun, namanya dicoret dari daftar, lantaran ada isu kedekatan pria yang akrab disapa BW ini dengan salah satu calon wakil presiden, yaitu Sandiaga Uno.

Seperti diketahui, BW pernah menjadi juru bicara dan tim ahli Anies-Sandiaga pada pemilihan gubernur DKI Jakarta, 2017 lalu.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf mengatakan, hal tersebut dilakukan demi menghormati dan menjaga netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.

Pria kelahiran Jakarta, 18 Oktober 1959 ini pernah menjabat sebagai wakil ketua KPK pada periode 2011-2015, yang diketuai oleh Abraham Samad. Sebagai pegiat antikorupsi, Bambang dikenal nekat dan berani. Hal tersebut dilandasi atas pengetahuan soal hukum yang mantap sebagai dosen dan juga pengacara.

Sikap tegas dan beraninya menetapkan tersangka pejabat tinggi kepolisian memicu konflik lembaga KPK dengan Polri. Di tengah KPK menetapkan tersangka kepada Komjen Pol Budi Gunawan, yang saat itu diajukan sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi, tiba-tiba kepolisian menetapkan balik Bambang sebagai tersangka dalam kasus lama.

Bambang Widjojanto alias BW langsung ditangkap saat mengantarkan anaknya ke sekolah di Depok (23/1/2015). Di depan anaknya, ia diborgol dan dibawa Mabes Polri. Tentu saja, penangkapan Bambang menyentak publik. Para aktivis, mahasiswa, dan elemen masyarakat berkumpul di kantor KPK menolak penangkapan BW.

Mereka menuntut setop kriminalisasi KPK dan bebaskan Bambang Widjojanto. Selain itu, selama menjabat sebagai petinggi KPK, banyak ancaman, teror, dan intimidasi yang diterima Bambang atas kasus-kasus yang ditanganinnya.

Setelah meraih gelar sarjana hukum, Bambang langsung aktif di dunia advokasi. Dia bertugas di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk menangani dan membantu masyarakat tertindas yang ada di Papua.

Kariernya mulai melejit saat dia ditarik ke ibu kota dan mengurus LBH Jakarta. Bahkan tidak lama setelah itu, dia didaulat menjadi Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menggantikan aktivis dan pengacara senior, Adnan Buyung Nasution periode 1995-2000.

Bersama dengan almarhum Munir, Bambang mendirikan Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Selain itu, Bambang termasuk salah satu pendiri konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Lulusan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya ini pernah menjadi panitia seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada 2009.

Dosen sekaligus pengacara ini juga pernah menjabat sebagai penasehat hukum KPK. Karena pengalamannya segudang, Bambang juga pernah menjadi anggota Tim Gugatan Judicial Review untuk kasus Release and Discharge, dan anggota Tim Pembentukan Regulasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).