Bangun Kemandirian Fiskal, Bupati Kediri Genjot Pendapatan Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur menyelenggarakan diskusi dengan kepala daerah di Jawa Timur. (Dok. Pemkab Kediri)

Seperti yang diketahui, pemerintah daerah tengah didorong untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan lebih berhati-hati dalam mengelola pendapatan daerah supaya tidak tergantung dari pemerintah pusat.

Indeks kemandirian fiskal memang menjadi persoalan yang dihadapi setiap kabupaten/kota di Indonesia. Di Jawa Timur, baru ada beberapa daerah yang dikategorikan sudah "mandiri". Presentasenya pun terbilang masih sedikit. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur menyelenggarakan diskusi dengan kepala daerah di Jawa Timur. (Dok. Pemkab Kediri)

Merespons hal ini, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa pihaknya akan memperkuat kemandirian fiskal di daerahnya.  

"Memang menjadi koreksi bagi Pemerintah Kabupaten Kediri kedepannya bahwa kita juga akan memperhatikan terkait indeks kemandirian fiskal untuk kita perkuat terus menerus," kata usai mengikuti acara dengan BPK, 

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal itu, ke depan pemerintah daerah dituntut melakukan pengelolaan dalam bidang belanja keuangan daerah. Dalam hal ini, daerah harus bisa memberikan pertanggungjawaban belanja daerah melalui transaksi elektronik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur menyelenggarakan diskusi dengan kepala daerah di Jawa Timur. (Dok. Pemkab Kediri)

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri M Erfin Fatoni menambahkan, Pemda Kabupaten Kediri melakukan langkah untuk mewujudkan kemandirian daerah yakni dengan optimalisasi pendapatan daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang dikawal Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

"Kemudian kita juga akan meminimalisir kebocoran (PAD) salah satunya dengan penerapan QRIS untuk sistem pembayaran," terangnya. (WEB)