Bansos Masih Terkendala, Menko PMK: Itu Pentingnya Digitalisasi
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai, kehadiran digitalisasi bantuan sosial (bansos) mampu mengatasi kendala bansos yang selama ini sering terjadi.
Kendala tersebut mulai dari proses pencairan dana kepada penerima manfaat yang belum tepat sasaran, penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tidak sesuai, hingga masalah keterlambatan penerimaan bansos oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Perlu adanya opsi yang memanfaatkan digitalisasi. Misalnya melalui registrasi biometric lewat smartphone (yang tidak memerlukan kartu). Untuk mengatasi kendala di atas diperlukan digitalisasi bansos,” ungkap Muhadjir pada Leaders Talk Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 secara virtual, Senin (11/7/2022).
1. Pentingnya dukungan penyediaan infrastruktur dan literasi digital
Sebagai catatan, pengguna internet di Indonesia sebanyak 204 juta pengguna dan 63 persen penduduk Indonesia adalah pengguna telpon seluler (BPS 2022). Menurut Muhadjir, dukungan penyediaan infrastruktur dan literasi digital seharusnya mampu mempermudah program digitalisasi bansos.
“Digitalisasi bansos berguna untuk memudahkan akses, memperluas cakupan dan memastikan hak terpenuhi,” kata Muhadjir.
2. Ini kendala penyaluran bansos
Pada dasarnya, bansos telah disalurkan secara non-tunai berdasarkan arahan Presiden No.63 Tahun 2017. Namun, hal itu masih terbatas dengan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk program sembako dan PKH, dan kendala sistem penyaluran bansos nontunai.
"Seperti kondisi geografis dan infrastruktur non-tunai belum memadai, masih ditemukan KKS yang tidak dipegang oleh KPM/dititipkan kepada ketua pengurus ataupun pendamping PKH, dan perlu waktu untuk distribusi KKS" ujar Muhadjir.
“Kita harus melakukan pendalaman semua sektor karena disitulah kita tahu kelemahan teknis yang sangat penting, karena sebetulnya kesalahan besar berawal dari kesalahan kecil,” tambahnya.
3. Ada 4 area prioritas untuk strategi utama penguatan digitalisasi bansos
Muhadjir menjelaskan, ada 4 area prioritas yang saling berhubungan untuk strategi utama penguatan langkah-langkah digitalisasi bansos. Pertama, penguatan infrastruktur dan digital skill, penguatan regulasi, inovasi dan simplifikasi model, serta koordinasi antar K/L.
“Area pertama mencakupi peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung digitalisasi bansos beserta kesiapan KPM dan e-merchant dalam hal pengetahuan dan skills digitalisasi. Kemudian kesiapan infrastruktur ini didukung oleh penguatan regulasi," terang Muhadjir.
"Lalu kedua faktor ini akan menopang perkembangan inovasi- inovasi dan simplifikasi model penyaluran bansos melalui media digital,” tambahnya.
4. Gubernur BI turut mendukung proses penyaluran bansos
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya akan terus mendukung agar proses bansos bisa tersalurkan dengan cepat.
“Akurasi data menjadi suatu kunci, karena itu adalah awal nya kepada siapa akan disampaikan. Oleh karena itu kami dari BI terus mendukung dan membantu semaksimal mungkin agar bansos bisa tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran,” ucap Perry Warjiyo.
Turut Hadir dalam FEKDI 2022 yakni Menko Perekonomian Erlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkominfo Jhonny G Plate, Wakil Mendagri John Wempi, Pimpinan dan Komisi XI DPR RI, Ketua dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Anggota Dewan Gubernur BI, Asisten Gubernur dan Pimpinan Satuan Kerja BI, Gubernur Bali I Wayan Koster, Perwakilan K/L, Ketua Asosiasi, dan Akademisi.
FEKDI merupakan ajang tahunan untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia. Selain itu, FEKDI 2022 merupakan Side Event dari Presidensi G20 dalam tema besar Recover Together Recover Stronger.
