Jakarta, IDN Times — Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja banyak menuai kritik. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut, pembahasan Perppu Cipta Kerja akan menjadi agenda strategis DPR dalam masa persidangan III Tahun Sidang 2022-2023.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmad Gobel saat membacakan pidato Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/1/2023).
Gobel menyampaikan, DPR akan membuat pembahasan Perppu Cipta Kerja menjadi agenda strategis. Artinya, pembahasan Perppu tersebut akan diutamakan pada masa persidangan tahun ini.
“Mengawali tahun baru ini, sejumlah agenda penting dan strategis telah menanti untuk diselesaikan sesuai fungsi konstitusional DPR RI. Pemerintah telah menetapkan Perppu tentang Cipta Kerja,” kata Gobel.
Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada masa libur Tahun Baru 2023 banyak menuai kritik dan protes dari masyarakat.
Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal, mengaku, pihaknya menolak keras Perppu Cipta Kerja karena tetap tidak mengutamakan kesejahteraan buruh.
“Setelah mempelajari, membaca, menelaah, dan mengkaji salinan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang beredar di media sosial, dan kami sudah menyandingkan dengan UU Cipta Kerja serta UU Nomor 13 Tahun 2003, maka sikap kami menolak,” kata Said.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga menyoroti Perppu Cipta Kerja terutama poin pengupahan dan alih daya atau outsourcing.
Ketua Umum Apindo, Hariyadi B Sukamdani, khawatir penerapan Perppu Ciptaker akan menurunkan penyerapan tenaga kerja dan menambah angka pengangguran.
"Kalau mengikuti seperti Permenaker 18, saya mengandaikan, andaikata tetap seperti itu di mana inflasi ditambahkan pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu. Ini sebetulnya malah akan menyusutkan tenaga kerja," kata dia.
Selain itu, kritik juga disampaikan sejumlah organisasi lingkungan seperti WALHI. Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Siagiaan, menilai, Perppu ini justru akan memperparah kondisi perubahan iklim alih-alih mencegahnya seperti keinginan pemerintah.
“Nihil strategi mencegah perubahan iklim, yang ada justru memperparah dampak kerusakan lingkungan,” ujar Uli.
Said Iqbal menuturkan, masih ada berbagai aturan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berpotensi menimbulkan masalah.
Pihaknya pun siap mempertimbangkan langkah hukum dengan melakukan judicial review. Sementara dalam langkah gerakan, kata dia, akan ada aksi besar-besaran yang dilakukan. Di samping itu, pihaknya juga akan melakukan lobi. Partai Buruh dan serikat buruh berharap bisa bertemu dengan Jokowi untuk memberikan masukan.
“Tentang kapan waktu pekaksanaan aksi dan gugatan terhadap Perppu, kami akan diskusikan terlebih dahulu dengan elemen yang ada di Partai Buruh,” ujarnya.
Selain itu, serikat buruh juga akan menggelar aksi menolak Perppu Cipta Kerja di Istana Negara pada 14 Januari mendatang.