Bappennas Temui KPK Bahas soal Ibu Kota Negara Nusantara
Jakarta, IDN Times - Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengunjungi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (2/2/2022). Keduanya menggelar pembahasan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.
Usai pertemuan, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan membangun sinergi dengan beberapa kementerian terkait pemindahan IKN. Antara lain Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PPN/Bappenas.
“Sinergi ini penting untuk membangun komitmen yang sama bahwa dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan IKN tidak boleh ada regulasi yang rawan korupsi,” kata Firli, Rabu (2/2/2022).
1. Ada tiga peran yang diambil KPK dalam IKN Nusantara
KPK akan mengambil peran pencegahan koordinasi dengan pihak terkait, monitoring, hingga menyusun rencana aksi. Menurut Firli, KPK dan Bappenas penting berkoordinasi karena pemerintah perlu persiapan yang baik untuk pemindahan dan pembangunan IKN ini mulai dari manajemen perencanaan, pengadaan barang jasa, pelaksanaan pembangunan, sumber pembiayaan, hingga evaluasi dan monitoring.
"Tiga hal ini tentu seiring dengan amanat Perpres Nomor 54 sebagai jabaran pencegahan tindak pidana korupsi yang kita kenal dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi. Terkait dengan itu, maka rencana pembangunan ibu kota negara juga harus segaris dengan Undang-Undang 19 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2018," jelasnya.