Bappennas Temui KPK Bahas soal Ibu Kota Negara Nusantara

02 Feb 2022, 16:00 WIB

Ketua KPK Firli Bahuri bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa (dok. Humas KPK)

Jakarta, IDN Times - Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengunjungi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (2/2/2022). Keduanya menggelar pembahasan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Usai pertemuan, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan membangun sinergi dengan beberapa kementerian terkait pemindahan IKN. Antara lain Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PPN/Bappenas.

“Sinergi ini penting untuk membangun komitmen yang sama bahwa dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan IKN tidak boleh ada regulasi yang rawan korupsi,” kata Firli, Rabu (2/2/2022).

1. Ada tiga peran yang diambil KPK dalam IKN Nusantara

Ketua KPK Firli Bahuri bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa (dok. Humas KPK)

KPK akan mengambil peran pencegahan koordinasi dengan pihak terkait, monitoring, hingga menyusun rencana aksi. Menurut Firli, KPK dan Bappenas penting berkoordinasi karena pemerintah perlu persiapan yang baik untuk pemindahan dan pembangunan IKN ini mulai dari manajemen perencanaan, pengadaan barang jasa, pelaksanaan pembangunan, sumber pembiayaan, hingga evaluasi dan monitoring.

"Tiga hal ini tentu seiring dengan amanat Perpres Nomor 54 sebagai jabaran pencegahan tindak pidana korupsi yang kita kenal dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi. Terkait dengan itu, maka rencana pembangunan ibu kota negara juga harus segaris dengan Undang-Undang 19 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2018," jelasnya.

2. KPK diharapkan bisa mencegah terjadinya korupsi

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa (dok. Humas KPK)

Suharso Monoarfa mengatakan KPK sudah masuk dalam kelompok kerja yang ikut mengawasi persiapan, perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara. Tujuannya agar bisa mencegah inefisiensi biaya lahan, inefisiensi harga-harga yang berkaitan dengan rencana pembangunan IKN.

“Jadi kami harap KPK melakukan pencegahan dalam setiap tahap pembangunan IKN ini agar tidak ada peluang korupsi,” katanya.

3. Jokowi hingga Prabowo bakal pindah lebih dulu

Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Diketahui, pusat pemerintahan Indonesia akan dipindah dari Jakarta ke IKN Nusantara pada 2024. Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengungkap ada sejumlah kantor pemerintahan yang akan pindah ke ibu kota baru.

Rencananya, Istana Negara dan enam kementerian akan dipindahkan pada tahap pertama pembangunan. Salah satu kementerian yang akan dipindahkan pada tahap pertama adalah Kementerian Pertahanan, kantor Menhan Prabowo Subianto.

"Istana Presiden, lalu empat sampai enam kementerian, yaitu Sekeretarian Negara, Kemendagri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan duluan," ujar Jokowi dalam pertemuan bersama pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Rabu (19/1/2022).