Bawaslu Ajak Konten Kreator Berantas Isu Sara dan Hoaks di 2024

07 Jun 2023, 18:33 WIB

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengajak konten kreator menggunakan jejaring media sosial menjaga jalannya demokrasi dalam kontestasi politik 2024.

Anggota Bawaslu, Totok Hariyono, menilai jika media sosial menjadi wahana penyebaran informasi secara cepat dan masif. Oleh sebab itu, dalam mengawal jalannya Pemilu 2024, lembaga pengawas pemilu harus menggandeng masyarakat yang aktif di menggunakan media sosial.

“Mari jaga Demokrasi melalui konten-konten kreatif dari para konten kreator,” ungkap Totok dalam acara Youtube dengan tema Create Responsibly Road to Elections 2024 di Jakarta, pada Selasa, 6 Juni 2023.

1. Konsep gotong royong dinilai bisa menjaga harmonisasi di Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Totok, dengan konsep gotong royong, demokrasi menjadi alat untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan keadilan. Apalagi jelang Pemilu 2024, potensi polarisasi semakin mungkin terjadi.

“Demokrasi ini alat, pemilu ini alat, alat bukan sebagai pemecah belah melainkan untuk memberi rasa aman, nyaman dan keadilan kepada rakyat Indonesia,” tutur dia.

“Mari bersama-sama kita rawat republik ini, demokrasi ini dengan Gotong Royong,” lanjut Totok.

2. Bawaslu imbau masyarakat hindari isu SARA

Ilustrasi Tolak SARA (IDN Times/Mardya Shakti)

Totok juga mengimbau kepada masyarakat agar menghindari penggunaan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) untuk kepentingan politik. Dia menuturkan, hal tersebut sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam Pemilu 2024.

“Ayo bareng-bareng, jangan gunakan isu SARA, jangan gunakan hinaan, hasutan dan berita bohong,” imbuh dia.

3. Jatah akun medsos peserta pemilu ditambah

Ilustrasi media sosial (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sebagaimana diketahui, KPU akan menambah jatah akun media sosial yang dapat digunakan peserta Pemilu 2024 untuk berkampanye. Aturan itu akan dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU).

Nantinya, paling banyak peserta pemilu bisa memiliki 20 akun. Jumlah itu lebih banyak dari yang semula 10 akun pada setiap medsos.

Terkait hal tersebut, Akademisi dan Pengamat Komunikasi, Geofakta Razali, menyoroti adanya potensi kampanye yang justru mengganggu pengguna jejaring media sosial atau dalam bahasa milenial disebut spamming.

Adapun, spam diartikan sebagai penyalahgunaan sistem pesan elektronik untuk mengirim berita iklan dan keperluan lainnya secara massal. Umumnya, spam menampilkan berita secara bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki penerimanya.

Geofakta menjelaskan, jejaring media sosial harus dipakai untuk meningkatkan literasi kepemiluan, bukan hanya terkait arah politik belaka.

"Apabila untuk branding dan campaign sah-sah saja. Tapi masalah yang urgent di Indonesia bukan soal branding politic. Tapi adalah literasi dan pemahaman berdemokrasi. Apabila campaign dilakukan selaras dengan memperhatikan edukasi, maka itu akan menjadi persoalan yang baik," kata dia saat dihubungi IDN Times, Sabtu (3/5/2022).

"Apabila hanya kebutuhan campaign tanpa substansi peningkatan literasi kepemiluan, pesan moral, hanya akan berpengaruh menambah spamming," sambung dia.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.