Bawaslu Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu 2024, Ini Syarat-Syaratnya

Bagja mengatakan, pendaftaran terbuka untuk semua lembaga pemantau. Pada 2019 sendiri, Bawaslu sempat menerbitkan akreditasi pemantau pemilu bagi 138 organisasi berbadan hukum.

Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan tingginya antusias masyarakat terhadap kesadaran berpolitik dan untuk terlibat langsung dalam kerja pemantauan pemilu.

"Namun tantangan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 semakin kompleks. Hal itu karena, selain kesadaran politik masyarakat semakin tinggi, instrumen serta modus pelanggaran juga kian variatif. Oleh sebab itu, keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu mutlak diperlukan," kata Bagja.

Bagja menjelaskan, kader pengawas partisipatif merupakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diselenggarakan Bawaslu.

"Jumlahnya mencapai hampir 11 ribu orang sejak 2018 hingga 2021," ucap dia.

Meja Layanan Pemantau Pemilu ini juga menjadi sumber daya bagi Bawaslu untuk memberikan akreditasi dan legalitas sebagai pemantau pemilu.

"Bagi Bawaslu ini merupakan wujud untuk memberikan informasi, dukungan, dan layanan pendaftaran organisasi dan perseorangan," tutur Bagja.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenti menerangkan sejumlah syarat bagi mereka yang tertarik untuk menjadi pemantau pemilu. Pertama, pemantau pemilu berasal dari organisasi yang harus berbadan hukum.

"Sebab, sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017," ujar Lolly.

Kedua, pemantau harus bersikap netral dan nonpartisan. Artinya,  yang bersangkutan tidak terikat dengan partai politik.

Syarat ketiga, kata Lolly, pemantau pemilu harus independen. Setelah syarat tersebut dipenuhi, maka berkasnya akan segera diverifikasi.

"Jika syarat pemantau sudah terpenuhi, baru bisa diberikan akreditasinya," ujar Lolly.

Setiap pendaftar yang datanya berhasil diverifikasi sesuai dengan persyaratan, nantinya akan diumumkan siapa saja yang memenuhi syarat.