Bawaslu Petakan Daerah Paling Rawan Politisasi SARA, Jakarta Tertinggi

11 Okt 2023, 16:01 WIB

Ilustrasi Tolak SARA (IDN Times/Mardya Shakti)

Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis hasil pemetaan riset tematik indeks kerawanan Pemilu 2024 terhadap isu politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty menuturkan, kejelasan definisi regulasi politisasi SARA serta kolaborasi antar pihak menjadi elemen penting untuk memitigasi dampak buruk pada Pemilu 2024.

"Memang tanpa usaha kolektif dari berbagai pihak akan sangat sulit untuk mengatasi politisasi SARA yang secara cepat telah menggerogoti kualitas demokrasi Indonesia selama beberapa pemilu dan pilkada terakhir," kata Lolly dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).

1. Indikator yang menjadi ukuran dalam menentukan tingkat kerawanan politik SARA

IDN Times/Sukma Shakti

Lolly menyampaikan, ada empat indikator dalam melihat tingkat kerawanan politisasi SARA. Di antaranya kampanye bermuatan SARA yang disebarkan di tempat umum, kampanye bermuatan SARA di media sosial, penolakan calon dengan alasan SARA, dan kekerasan berbasis SARA.

"Keempat indikator memiliki hubungan yang begitu kuat karena kampanye bermuatan SARA berpotensi mengarah pada provokasi," tutur dia.

2. DKI Jakarta jadi provinsi dengan kerawanan politisasi SARA tertinggi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Berdasarkan data IKP hasil riset Bawaslu, DKI Jakarta merupakan daerah dengan tingkat kerawanan politisasi SARA tertinggi di Indonesia. Jakarta menempati peringkat pertama dengan skor 100.

"Tidak bisa dipungkiri, dinamika politik pada pemilihan gubernur tahun 2017 menjadi penyumbang terbesar meningkatnya kerawanan politisasi SARA untuk DKI Jakarta," ucap Lolly.

Kemudian, provinsi rawan politisasi SARA berikutnya secara berturut-turut adalah Maluku Utara dengan skor 77,16; DI Yogyakarta 14,81; Papua Barat 14,81; Jawa Barat 12,35; dan Kalimantan Barat 7,41.

Skor untuk Maluku Utara dan Papua Barat tergolong tinggi karena dua wilayah ini memiliki sejarah konflik horizontal, baik etnis/suku maupun agama. Sementara, di wilayah lainnya
penyumbang terbesar kerawanan politisasi SARA umumnya berupa kampanye, provokasi
ataupun penolakan calon.

3. Pelaku politisasi SARA jadi sorotan Bawaslu

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Lolly Suhenty (IDN Times / Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Lebih lanjut, Bawaslu menilai maraknya politisasi SARA tidak terlepas dari peranan tiga aktor kunci. Mereka adalah, peserta pemilu yang terdiri dari partai atau calon, tim kampanye, dan simpatisan.

Lolly menuturkan, peserta pemilu merupakan pihak yang paling berisiko melakukan politisasi SARA ini karena akan mempengaruhi suara mereka. Sebagai peserta pemilu ingin menang pemilu, mereka akan berupaya memobilisasi sumber daya untuk memastikan kemenangan.

Kemudian, tim kampanye atau elite kelompok pendukung juga berisiko terlibat dalam kekerasan berbasis SARA ini karena mereka berkepentingan memenangkan calon yang didukung dalam kontestasi elektoral. Keterlibatan mereka bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Tim kampanye biasanya terorganisasi dan memiliki sumber daya logistik memobilisasi massa. Tim kampanye merupakan alat utama para peserta pemilu.

"Karena itu, biasanya sumber daya terkonsentrasi di tangan mereka dan mereka distribusikan pada kelompok-kelompok simpatisan," ucap Lolly.

Terakhir, para simpatisan dan pendukung fanatik juga berisiko jadi pihak yang memancing kekerasan berbasis SARA. Meski tak mendapat keuntungan material jika calon mereka menang, tetapi fanatisme bisa mendorong simpatisan terlibat kekerasan.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.