Bawaslu: Protokol Kesehatan Jadi Dasar Utama Pengawasan Pilkada 2020

Selain protokol kesehatan, pemanfaatan dan pemaksimalan teknologi informasi juga disebutnya sebagai bagian dari kunci utama dalam pelaksanaan pilkada di masa pandemik virus corona.

“Kita sudah harus mulai terbiasa dengan tatanan kenormalan baru ini, di antaranya dengan mengurangi kegiatan tatap muka atau berkerumun, salah satunya dengan pemanfaatan meeting secara virtual,” ujarnya.

Fritz juga memaparkan, sebanyak 45 negara di dunia telah melaksanakan pemilihan di masa pandemik COVID-19, salah satunya Indonesia. Proses pemilihan tersebut, tentu didukung dengan sejumlah modifikasi dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Kami penyelenggara, termasuk pemerintah sangat konsen agar pelaksanaan pilkada dan tahapan pemungutan suara ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, ada modifikasi baru, dalam TPS misalnya didesain lebih luas, dibatasi jumlahnya. Kenapa tidak diperpanjang waktunya? Karena memang terkait waktu berkaitan dengan undang-undang,” jelasnya.

Di samping pelaksanaan dan perhatian terhadap setiap tahapan maupun pada hari H pemungutan suara, Bawaslu juga memastikan pengawasan akan dilakukan dengan mengacu pada protokol kesehatan.

“Nanti kami juga akan meluncurkan indeks kerawanan di masa pendemik, meski dulu sudah kami luncurkan, tapi itu dalam kondisi normal, bukan pandemik seperti sekarang ini,” kata Fritz.

“Bawaslu akan melakukan pengawasan dan penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan juga dengan menggunakan protokol kesehatan, tanpa mengurangi esensi dari peran dan fungsi kami dalam melakukan pengawasan,” tambahnya.