Bawaslu Sarankan KPU Tak Gunakan Sirekap untuk Pilkada 2020

Dewi menyangsikan, KPU mampu menerapkan Sirekap dalam Pilkada 2020. Salah satu alasannya adalah sumber daya manusia (SDM) KPU di jajaran penyelenggara Ad hoc (sementara), baik kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masih belum siap dalam menerapkannya.

"Setahu kita, berdasarkan pengalaman di pemilu atau pilkada, kesalahan-kesalahan yang terjadi di tahapan pemungutan dan penghitungan lebih banyak karena faktor SDM,” ujar Dewi.

Dewi mengungkapkan alasan lain yang membuat pihaknya ragu adalah terkait terbatasnya waktu bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan penyelenggara Ad hoc. Hal itu bisa dilihat berdasarkan pengalaman bimtek yang dilakukan KPU pada masa-masa sebelumnya.

"Tentu dengan penerapan Sirekap butuh bimtek yang lebih memadai lagi. Dari sisi SDM, kami khawatir ini akan mempengaruhi kualitas pemilihan kita,” kata perempuan kelahiran Palu, Provinsi Sulawesi Tengah  tersebut.

Pertimbangan lainnya adalah masalah ketersediaan jaringan internet. Dewi mempertanyakan ketersediaan perangkat yang akan digunakan penyelenggara Ad hoc nantinya. Mereka butuh jaringan yang bagus untuk mendokumentasikan formulir model C.KWK atau kertas yang berisi data perolehan suara pasangan calon (paslon) ke aplikasi Sirekap.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu itu pun melihat, tidak ada butir-butir yang mengatur rekapitulasi elektronik dalam pasal-pasal di Undang undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahkan UU memerintahkan wajib dilakukan secara manual dengan ketentuan memberikan berita acara (BA) hasil penghitungan rekapitulasi.

"Nah ini kita akan kesulitan dalam melakukan penanganan pelanggaran. Kita berharap usulan ini nanti bisa disetujui, karena besar risiko yang harus kita tanggung. Mudah-mudahan surat Bawaslu bisa direspons secara baik oleh KPU,” ujar dia.

Koalisi masyarakat sipil pemerhati Pemilu seperti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Kode Insiatif, hingga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sempat mengkritik KPU terkait rencana penggunaan Sirekap dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Peneliti JPPR, Alwan Ola menyebut, kehadiran Sirekap bakal memberikan risiko baru terkait hasil rekapitulasi suara. Sebab formulir model C.KWK atau kertas yang berisi data perolehan suara pasangan calon (paslon), hanya difoto melalui telepon pintar dan diunggah ke aplikasi Sirekap secara berjenjang, mulai dari TPS dikirim ke PPK dan KPU.

“Kita bisa, tidak ada salinan manual, tidak hanya berdasarkan Sirekap. Lalu kemudian basis data yang difoto dan diunggah, saya kira ini akan memunculkan kerawanan baru,” kata Ola dalam sesi diskusi daring, Minggu (8/11/2020).

Ia pun mempertanyakan soal hasil penghitungan Sirekap yang bisa dijadikan sebagai acuan kemenangan paslon, tanpa harus menunggu proses penghitungan secara manual.

Ola pun membandingkan dengan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang pernah digunakan KPU pada Pemilu 2019 lalu. Saat itu Situng hanya digunakan KPU untuk menampilkan penghitungan suara sementara.

“Pada prinsipnya dia sama saja kan, hanya ingin membantu satu tahapan kita untuk lebih mempermudah dalam mengetahui hasil. Hasil bisa terpublikasi secara luas dan diketahui masyarakat. Tapi apa kemudian Sirekap ini menjadi rujukan tunggal? nah ini yang menjadi persoalan,” tukas dia.