Jakarta, IDN Times - Baru seminggu mengemban jabatan baru sebagai Menteri Agama, Fachrul Razi sudah membuat heboh publik dengan pernyataannya yang melarang penggunaan cadar di lingkungan instansi pemerintah.
Berminggu-minggu wacana itu menuai berbagai tanggapan. IDN Times merangkum bagaimana pembatasan penggunaan niqab atau cadar, dan celana cingkrang di instansi pemerintahan sipil maupun militer menjadi polemik di Indonesia beberapa waktu belakangan ini.
Menteri Agama Fachrul Razi pertama kali menyampaikan rencana pelarangan cadar pada 30 November 2019. Dia menyinggung penggunaan celana cingkrang dan juga cadar di instansi negara.
Saat itu dia mengatakan bahwa rencana pelarangan cadar masih dalam kajian, dan aturan tersebut sangat memungkinkan untuk direkomendasikan dengan alasan keamanan.
Mantan Wakil Panglima TNI itu juga mengatakan bahwa niqab adalah budaya beberapa suku di Arab Saudi.
Sehari kemudian, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan bahwa pernyataan Fachrul Razi telah menimbulkan kegaduhan. Penganut paham radikal tidak bisa hanya dilihat dari cara mereka berpakaian saja.
Isu pelarangan cadar ini nantinya dinilai akan menimbulkan tuntutan pemeluk agama Islam, mereka bisa saja nanti malah menuntut aturan cara berpakaian pemeluk agama lain.
“Belum ada penelitian, belum ada kesimpulan, ada orang pakai celana rapi, pakaian millennial bisa juga nembak seperti di Selandia Baru. Artinya, pernyataan Menteri Agama itu terburu-buru, tergesa-gesa, dan cenderung bikin gaduh,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (31/10).
Dengan keluarnya pernyataan larangan itu beberapa tanggapan juga muncul. Salah satunya adalah komentar dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat yang turut angkat bicara soal hal ini .
Sekretaris Umum MUI Jawa Barat Rafani Akhyar menilai tak perlu ada pelarangan cadar di lingkungan pemerintahan karena hal tersebut adalah hak berekspresi dari seorang warga negara.
"Penangkalan terhadap paham radikalisme dalam konteks itu setuju, tapi jangan disederhanakan bahwa yang menggunakan celana cingkrang dan cadar disamaratakan dengan terorisme," ujar Rafani saat dihubungi IDN Times Jabar, Senin (4/11).
Menurut Rafani, penggunaan cadar tidak selalu indentik dengan terorisme. Baginya pelarangan ini dapat melanggar HAM dan bertentangan dengan prinsip Demokrasi
Dalam rapat kerja DPR dan Kementerian Agama, Fachrul Razi mengklarifikasi rencana pelarangan cadar dan celana cingkrang di lingkungan pemerintahan
Menurutnya penggunaan cadar dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi yang lain pada tingkat keimanan seseorang.
"Kami ingin cadar ini tidak boleh berkembang dengan alasan takwa. Kami khawatir ini berkembang dengan alasan ini ukuran ketakwaan umat. Sebab itu kami katakan cadar dengan ketakwaan tidak ada hubungannya," kata Fachrul Razi dalam rapat kerja perdana dengan Komisi VIII DPR, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).
Dia menegaskan tidak pernah melarang seseorang menggunakan celana cingkrang, ia hanya menyoroti bagaimana harusnya Aparatur Sipil Negara menggunakan pakaian yang sesuai aturan.
Munculnya polemik ini juga membuat gusar para pengguna cadar di Indonesia. Komunitas cadar Niqab Squad turut angkat suara dalam menanggapi isi ini. Pendiri komunitas Niqab Squad Indadari mengaku sedih dan meminta solusi dalam menanggapi pelarangan cadar di lingkungan pemerintahan.
"Ayolah kasih kebijakan yang lebih win-win solution," kata Indadari saat ditemui IDN Times di kediamannya di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Senin (18/11).
Dia mengaku berempati dengan isu ini. Harusnya pemerintah bisa memberikan solusi lain, karena penggunaan niqab atau cadar adalah hak seorang warga negara dan diatur dalam Undang-Undang.