BEM Se-Indonesia: Kami Hanya Ingin Tujuh Tuntutan Dipenuhi Jokowi

Dalam keterangan tertulisnya, Aliansi BEM Indonesia menyebut bukan pertemuan bersama Jokowi yang diinginkan. Mereka hanya ingin agar tujuh tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa di DPR pada (24/9) agar segera dikabulkan. 

"Sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan yang penuh negosiasi, melainkan sikap tegas Presiden terhadap tuntutan mahasiswa. Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan," demikian keterangan dari Aliansi BEM Indonesia dalam akun media sosial mereka pada Jumat (27/9). 

Dengan demikian, dalam menyikapi ajakan pertemuan dengan Jokowi, Aliansi BEM Seluruh Indonesia hanya bersedia bertemu dengannya apabila:

1. Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional.

2. Presiden menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam ‘Maklumat Tuntaskan Reformasi' secara tegas dan tuntas. Pertemuan tersebut harus menjamin bahwa nantinya akan ada kebijakan yang kongkret demi terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih baik.

Selain itu, Aliansi BEM Indonesia juga menyatakan kekecewaannya pada Jokowi lantaran tidak bisa menangani demo dengan cara humanis dan tidak represif. Mereka pun menyayangkan sikap represif yang dilakukan aparat keamanan pada massa demo.

"Presiden Jokowi seharusnya bisa menangani setiap aksi demonstrasi sebagai bagian aspirasi publik dengan cara yang persuasif, humanis, dan tidak represif," kata mereka.

Oleh sebab itu, kata mahasiswa, Presiden Jokowi harus ambil bagian dalam mengusut, menindak, dan memberikan sanksi kepada aparat yang telah ikut melakukan tindak kekerasan kepada massa aksi. 

Selanjutnya, Aliansi BEM Indonesia juga mengungkapkan bahwa selama lima tahun kepemimpinan Jokowi, baru sekali mereka diundang ke Istana Negara. Itu pun terjadi pada 2015 lalu. Namun, undangan tersebut dilakukan secara tertutup.

"Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah. Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan," ungkap mereka.