Jakarta, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM subsidi pada Rabu (7/9/2022). Demo tersebut rencananya digelar di depan Gedung Kementerian ESDM, Jakarta.
"Kami beda dengan BEM SI Rakyat Bersatu," ujar Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan Abdul Kholik, kepada IDN Times, Senin (5/9/2022).
Sebelum aksi, BEM SI Kerakyatan terlebih dahulu melakukan konsolidasi pada Selasa (6/9/2022) besok. Kholik menyebut, organisasinya kini sudah tersebar di 12 wilayah.
"Kami baru mau akan konsolidasi Selasa besok. Rencananya akan melibatkan 234 kampus untuk konsolidasi aksi serentak di berbagai daerah di Indonesia. Kemungkinan bakal terus bertambah kampus yang ikut konsolidasi," kata dia.
Dia menjelaskan, konsolidasi itu dilakukan untuk mengatur skema agar pergerakan dilakukan secara bersama. Sehingga, timbul keselarasan yang baik.
Untuk aksi di Jakarta, BEM SI Kerakyatan menyatakan, kemungkinan akan melibatkan 10 kampus. "Cuma semua kembali lagi dari hasil konsolidasi nanti. Sejauh ini kami memang belum mencari massa aksi sebanyak-banyaknya, karena kami masih mencari atensi," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengumumkan bahan bakar minyak (BBM) yang mengalami kenaikan harga adalah Pertalite, Solar dan Pertamax.
Harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter. Sedangkan Solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.
"Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter," katanya dalam konferensi pers, Sabtu (3/9/2022).
Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjelaskan bahwa pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit, dalam hal ini adalah menaikkan harga BBM.
"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.
Dia menjelaskan bahwa sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Sebab, selama ini subsidi BBM cenderung dinikmati oleh kalangan mampu.
"Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu," ujarnya.