Beredar Email Menteri Jonan Larang Pejabat Kemenhub Bicara ke Media, Ini Isinya!

Isi surat elektronik tertanggal 9 Juli 2016 pukul 19.31 WIB tersebut adalah sebagai berikut:

“Mulai sekarang, semua komunikasi dgn media cetak maupun elektronik baik utk pemberitaan atau opini atau talkshow, WAJIB MENDAPAT PERSETUJUAN SAYA SECARA TERTULIS YANG DIAJUKAN OLEH ESELON I YANG MEMBAWAHINYA.

PELANGGARAN AKAN MENDAPATKAN SANKSI PEMBEBASAN TUGAS.

KITA TIDAK MENGAMBIL ALIH FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB ORANG LAIN, SIAPAPUN DAN APAPUN KONDISINYA.

ini adalah kelemahan biro komunikasi yang tidka (tidak) mampu mengatur kendali komunikasi media yang terpadu utk seluruh Kemenhub.

TERIMA KASIH.”

Juru Bicara Menteri Pehubungan Ignasius Jonan, Hadi M. Djuraid, mengatakan bahwa email yang beredar soal larangan pejabat Kementerian Perhubungan berbicara pada media massa tanpa seizin Jonan hanyalah bagian dari komunikasi internal.

Terkait substansinya yang ditarik dari lapangan hanyalah eselon dua atau pejabat setingkat direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Hubungan Darat. Tujuannya menurut Hadi adalah untuk diberikan pengarahan oleh eselon 1, khususnya terkait dengan komunikasi publik melalui media massa.

Setelah mendapat pengarahan pada Minggu pagi, 10 Juli 2016, para pejabat eselon 2 Direktorat Jenderal Hubungan Darat kembali lagi ke lapangan untuk melanjutkan tugasnya. Sedangkan eselon 3 dan 4 serta staf tetap bertugas di lapangan.

Hadi menambahkan seluruh pejabat Kementerian Perhubungan masih berada di lapangan untuk memantau dan membantu kelancaran arus balik di bandara, pelabuhan, stasiun dan terminal bus. Ada juga yang mendapat giliran tugas di posko terpadu pusat.

Menteri Jonan dalam tiga hari terakhir ini terus memantau arus balik di pelabuhan Merak-Bakauheni, Bandara Radien Inten Lampung, Bandara Belitung dan Bangka serta Surabaya.