Bertambah 1.084 Korban, JPPI Catat Anak Keracunan MBG Mencapai 11.566

14 Okt 2025, 18:38 WIB

Sampel MBG yang dibawa ke laboratorium untuk memastikan penyebab puluhan siswa keracunan di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalsel, Kamis (9/10/2025). (Hendra Lianor/IDN Times)

Intinya sih...

Jawa Barat masih jadi provinsi dengan korban terbanyak keracunan MBG, mencapai 4.152 korban.
Korban keracunan MBG kini tak hanya peserta didik, tetapi juga guru, balita, ibu hamil, dan anggota keluarga.
JPPI desak semua dapur MBG ditutup total untuk dilakukan audit independen dan aturan hukum yang jelas.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kasus anak yang menjadi korban keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali bertambah. Berdasarkan penghitungan Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) pada periode 6-12 Oktober 2025, sudah ada 1.084 korban baru. Maka, dengan adanya penambahan ribuan korban baru tersebut, total anak Indonesia yang sudah menjadi korban keracunan MBG mencapai 11.566 anak.

Padahal, berdasarkan rapat pada 5 Oktober 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk memperhatikan aspek kebersihan dan kesehatan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, peristiwa keracunan MBG terus terjadi.

"Setiap pekan, ribuan anak tumbang karena MBG. Tapi, negara justru membiarkan dapur-dapur tetap beroperasi. Ini bukan sekedar kelalaian, ini adalah krisis tanggung jawab publik," ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, seperti dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (14/10/2025).

JPPI juga mencatat ada dua provinsi baru yang ikut terpapar keracunan MBG. Pertama, Kalimantan Selatan dan kedua, Kota Gorontalo.

"Belum pernah dilaporkan sebelumnya ada peristiwa keracunan di dua provinsi tersebut. Hal ini menunjukkan penyebaran kasus yang semakin luas dan tidak terkendali," katanya.

1. Jawa Barat masih jadi provinsi dengan korban terbanyak keracunan MBG

Siswa keracunan MBG di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalsel, dirawat di IGD RSUD Ratu Zalecha Martapura, Kamis (9/10/2025). (Hendra Lianor/IDN Times)

Bila korban dihitung hingga 12 Oktober 2025, maka provinsi dengan korban terbanyak ada di Jawa Barat. Berikut daftar lima provinsi dengan korban keracunan MBG tertinggi:

Jawa Barat (4.152 korban)
Jawa Tengah (1.666 korban)
Yogyakarta (1.053 korban)
Jawa Timur (950 korban)
Nusa Tenggara Timur (800 korban)

JPPI, kata Ubaid, mencatat adanya lonjakan angka korban yang signfikan di Jawa Timur dan NTT. Dua provinsi itu, katanya, tidak termasuk lima besar per 30 September 2025 lalu.

"Namun, kini melonjak masuk ke daftar provinsi dengan korban terbanyak. Ini menandakan peningkatan eskalasi dan kegagalan pengendalian mutu," tutur dia.

2. Korban keracunan MBG kini tak hanya peserta didik

Ratusan siswa di Timor Tengah Selatan (TTS), NTT, mengalami keracunan MBG. (Dok Polres TTS)

Lebih lanjut, Ubaid mengatakan, korban keracunan MBG tak lagi terbatas pada peserta didik. JPPI, kata Ubaid, menerima laporan bahwa guru, balita, ibu hamil hingga anggota keluarga ikut menjadi korban. Hal itu diduga kuat karena paket MBG yang dibawa pulang dari sekolah atau disalurkan ke posyandu.

"Sehingga mengakibatkan keracunan yang meluas hingga ke rumah tangga seperti yang terjadi di Bima, Ketapang, dan Timor Tengah Selatan," kata Ubaid.

Ia menilai, BGN gagal menjalankan prinsip tata kelola, baik itu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. "Anggaran ratusan triliun rupiah digelontorkan tanpa payung hukum yang jelas. Sementara, ribuan anak menjadi korban percobaan dari kebijakan yang belum matang," tutur dia.

3. JPPI desak semua dapur MBG ditutup total untuk dilakukan audit

Suasana dapur MBG di Suka Maju, usai dibersihkan (IDN Times/Indah Permata Sari)

Melihat situasi keracunan yang terus terjadi, JPPI merekomendasikan sejumlah langkah. Salah satunya mereka mendorong agar semua dapur MBG ditutup total. Kemudian, lakukan audit terhadap program MBG secara independen dan aturan hukum yang jelas.

"Menjalankan program dengan ribuan korban setiap minggu adalah bentuk kelalaian sistemik yang mendekati kejahatan kebijakan," kata Ubaid.

"JPPI mendesak penghentian total sementara semua dapur MBG hingga ada audit independen," imbuhnya.

Ia mewanti-wanti pemerintah bahwa ribuan korban keracunan setiap pekan bukan sekedar angka statistik. Mereka, kata Ubaid, adalah anak-anak bangsa yang seharusnya dilindungi.

"Jangan jadikan mereka sebagai eksperimen proyek politik. Setiap sendok nasi dari MBG yang berujung keracunan adalah bukti nyata gagalnya negara menyehatkan rakyatnya," tutur dia.