Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana meminta kepada setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk memiliki alat rapid test untuk menguji menu MBG sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah. Permintaan soal alat rapid test sejalan dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta tiap dapur dilengkapi dengan test kit.
Selain itu, Dadan juga meminta tiap SPPG agar menyeleksi supplier bahan makanan. Tujuannya agar bahan makanan yang diterima benar-benar berkualitas.
"Pak Presiden sudah memerintahkan agar di setiap SPPG, agar ada alat rapid test yang bisa digunakan untuk menguji makanan yang sudah dimasak sebelum diedarkan. SOP ini sudah diterapkan di SPPG yang dibangun oleh Polri," ujar Dadan ketika mengikuti rapat kerja dengan komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (1/10/2025).
Sejumlah instruksi itu merupakan langkah antisipasi agar peristiwa keracunan massal yang dialami oleh para siswa penerima MBG tidak kembali terulang. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh BGN pada periode Januari hingga 30 Septmber 2025, sudah ada 6.457 siswa yang menjadi korban keracunan MBG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Di forum itu, Dadan juga menjelaskan langkah lainnya yang perlu dilakukan oleh tiap SPPG. Pertama, setiap SPPG diminta untuk melakukan sterilisasi terhadap alat makan. Ia mencontoh SPPG di Bandung yang sudah melakukan sterilisasi terhadap alat makan dengan menggunakan pemanas gas dan mampu memanaskan hingga suhu 120 derajat celcius dalam satu menit.
Kedua, tiap SPPG meningkatkan sanitasi tempat. "Kami sudah memerintahkan dalam mencuci agar menggunakan air galon. Airnya perlu diberi saringan," katanya.
Ketiga, BGN telah menerbitkan peraturan kepala badan di mana tiap SPPG harus mengantongi dua sertifikasi. Pertama, sertifikasi laik higieni dan sanitasi.
"Kedua, BGN juga ingin menerapkan sertifikasi keamanan pangan berupa HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Saat ini dalam proses menentukan lembaga independen tersertifikasi yang mampu melakukan sertifikasi keamanan pangan. Jadi, di SPPG akan berlaku dua sertifikasi yaitu laik higienis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan sertifikasi HACCP," katanya.
Selain itu, BGN juga akan menggandeng puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai langkah mitigasi bila peristiwa keracunan makanan kembali berulang.