Bima Arya Sepakat dengan Rencana Wapres Gibran Hapus Zonasi Sekolah

25 Nov 2024, 09:55 WIB

Wamendagri Bima Arya saat diwawancarai usai peninjau kesiapan logistik Pilkada Kota Bogor di gudang KPU setemat, Jumat (22/11/2024). (IDN Times/Linna Susanti).

Intinya sih...

Wamendagri menyatakan penghapusan zonasi sekolah cocok dengan suara wali kota seluruh Indonesia.
Rencana penghapusan zonasi perlu memperhatikan prinsip kesetaraan dan kuota siswa tiap sekolah.
Pemerintah pusat perlu melibatkan pemerintah daerah untuk mengkaji rencana penghapusan zonasi sekolah.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bogor, IDN Times - Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa rencana penghapusan zonasi sekolah yang diminta oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka sangat cocok dengan suara wali kota seluruh Indonesia.

Permintaan penghapusan zonasi disampaikan dalam pidato Wapres Gibran saat membuka Tanwir I Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024).

"Wah itu cocok. Itu yang disuarakan oleh seluruh wali kota, oleh semua. Cocok ya, karena mas Wapres ini kan mantan wali kota, paham betul jeritan hati kepala daerah dan dinas pendidikan," kata Wamendagri Bima Arya saat diwawancara seusai peninjauan logistik Pilkada di Gedung Wanita Kota Bogor, Jumat (22/11/2024).

1. Perlu koordinasi lintas kementerian

IKATAN ALUMNI DRIYAKARYA

Bima Arya berpendapat bahwa rencana penghapusan zonasi sekolah Memerlukan beberapa perhatian mengenai prinsip-prinsip kesetaraan dan kuota siswa tiap sekolah ke depan.

"Nah, tapi memang, harus diturunkan, bagaimana soal keberpihakan, bagaimana soal prinsip keseteraan, kuota dan yang lain. Jadi, harus diturunkan, dikoordinasikan dengan lintas kementerian ya," kata Bima.

Ia menilai pemerintah pusat perlu melibatkan pemerintah daerah untuk mengkaji rencana penghapusan zonasi sekolah. "Melibatkan teman-teman kepala daerah untuk dihasilkan satu peraturan tentang zonasi yang baru," katanya.

2. Penumpukan data pendudukan

ilustrasi kartu identitas (disdukcapil.patikab.go.id/KTP)

Bima Arya menegaskan dampak zonasi sekolah yang selama ini membuat penumpukan data warga di Dinas Kependudukan, kecurangan domisili dan sebagainya perlu dibenahi.

"Ya pasti, makanya Dinas Kependudukan juga harus berbenah. Otorisasi itu harus dibenahi enggak boleh sembarangan diubah-ubah," katanya.

Namun demikian, Kemendagri siap mengawal rencana penghapusan zonasi sekolah usul Wapres Gibran tersebut.

"Ya, itu kita benahi kok. Kita respon baik, kita sambut baik dan kita jalankan," ujar Bima.

3. Wapres minta zonasi dihapuskan untuk kemajuan siswa

Wapres Gibran Rakabuming Raka saat membuka Tanwir I Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024). /dok BPMI

Wapres Gibran Rakabuming meminta penghapusan sistem zonasi dalam pendidikan untuk kemajuan siswa. Dia meminta berbagai kebijakan dalam dunia pendidikan yang dapat menghambat kemajuan siswa, seperti sistem zonasi agar dihapus.

Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat membuka Tanwir I Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024).

"Kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas itu saya sampaikan secara tegas ke pak mendik (mendikdasmen) 'Pak ini zonasi harus dihilangkan’," ujar Gibran.