Umrah mandiri sudah menjadi tren di Indonesia
Pemerintah berupaya melindungi jemaah yang ingin umrah mandiri dengan regulasi
Kekhawatiran dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah terkait dampak negatif legalisasi umrah mandiri
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi munculnya kekhawatiran para agen travel dalam negeri terkait dampak legalisasi umrah dan haji mandiri. Dahnil menjelaskan, umrah mandiri merupakan kebijakan yang dibuka luas oleh Pemerintah Arab Saudi.
"Umrah mandiri itu keniscayaan ya karena Arab Saudi buka gerbang dengan luas," kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2025).
Menurut Dahnil, umrah mandiri bukan hal baru buat masyarakat Indonesia. Belakangan, umrah mandiri jadi tren buat muslim Indonesia.
"Kemudian kedua selama ini sudah banyak yang melakukan umrah mandiri," jelasnya.
Oleh sebab itu, pemerintah berupaya melindungi para jemaah yang ingin umrah mandiri. Pemerintah menyiapkan regulasi berupa undang-undang untuk mengakomodasi akses tersebut.
"Sehingga kepentingan pemeritnah melindungi jemaah kita untuk umrah mandiri kita siapkan UU DPR dan pemerintah bersepakat umrah mandiri legal dan kita lindungi mereka," tegas Dahnil.
Sebelumnya, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) membahas soal legalisasi Umrah Mandiri yang muncul dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).
Mereka mengkhawatirkan dampak negatif dari ketentuan tersebut. Sebab berpotensi mengancam bisnis travel lokal hingga kedaulatan ekonomi umat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Amphuri, Zaky Zakariya menegaskan, legalisasi umrah mandiri tanpa batasan jelas telah menimbulkan kegelisahan di kalangan penyelenggara resmi dan pelaku usaha haji-umrah di seluruh Indonesia.
"Jika legalisasi umrah mandiri benar-benar diterapkan tanpa pembatasan, maka akan terjadi efek domino," ujar Zaky, mengutip Antara.