BKKBN Catat Ada Penambahan 2,2 Juta Keluarga Selama Setahun

Hasto menjelaskan, BKKBN memutakhirkan 35.309.446 dari lebih 68 juta data keluarga Indonesia. Pendataan keluarga dan pemutakhirannya memuat data by name by address yang dilengkapi dengan informasi karakteristik sosial ekonomi.

Dengan koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Kemenko PMK) bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Setwapres, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS), dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dari desil satu hingga 10.

“Persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting tentunya saling berkaitan. Dari data P3KE tercatat bahwa di antara 6,6 juta keluarga yang berada pada 10 persen pendapatan terbawah atau desil 1 sekitar 4,9 juta, adalah keluarga sasaran, yang mana 3,9 jutanya merupakan keluarga berisiko stunting atau 80 persen dari keluarga sasaran desil satu,” ujar Hasto.

Dari data hasil PK-21, telah dilakukan intervensi terhadap 55.749 keluarga pada desil satu hingga empat, yang tidak memiliki rumah tidak layak huni. Sebanyak 32.059 keluarga di antaranya atau 57,5 persen adalah sasaran keluarga berisiko stunting.

“Berdasarkan data P3KE, dapat teridentifikasi bahwa dari 3,961,834 keluarga berisiko stunting pada desil 1 telah mendapatkan bantuan PKH yaitu sebanyak 1,519,200 keluarga mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 445,013 keluarga serta Bantuan Sosial Tunai sebanyak 512,800 keluarga,” ujarnya.

Pemutakhiran PK-21 Tahun 2022 dilaksanakan BKKBN pada 1 September 2022 hingga 30 November 2022, dengan anggaran yang digunakan Rp314 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hasto menjelaskan, pemutakhiran pendataan keluarga memiliki tiga tujuan, pertama, meningkatkan cakupan dan kualitas data keluarga by name by address hasil pendataan keluarga 2021.

Kedua, menyediakan data operasional di lini lapangan serta data penghitungan indikator kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Serta, kepentingan perencanaan, pengambilan kebijakan, analisis dan intervensi program pembangunan berbasis keluarga, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.

Di sisi lain, pendataan keluarga juga dapat memberikan informasi peta keluarga-keluarga berisiko stunting.

Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Agus Suprapto, berharap pemutakhiran PK-21 2022 bisa digunakan kepala daerah untuk mempermudah intervensi sasaran, baik penghapusan kemisikinan ektrem dan percepetan penurunan stunting.

“Kita harapkan nanti para bupati, gubernur, wali kota, sebagai punya program karena mereka yang tahu isi hati, suasana budaya masyarakatnya masalah stunting. Jadi para kepala daerah adalah pemain-pemain utamanya, kita cuma coach,” kata Agus.