Blending BBM, MPR Usul Pertamina Bentuk Tim Investigasi Independen

06 Mar 2025, 15:17 WIB

Amir Faisol

Waketum PAN Eddy Soeparno sambut baik soal penghapusan parlementery threshold 4 persen. (IDN Times/istimewa)

Intinya sih...

Pimpinan MPR mendesak Pertamina bentuk Tim Investigasi Independen untuk mengungkap isu blending illegal BBM.
Kasus korupsi di Pertamina sebesar Rp193,7 triliun menjadi momentum benahi tata kelola distribusi BBM dan perkuat pengawasan internal perseroan.
Pertamina sebagai BUMN strategis harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan BBM dan LPG agar tidak meruntuhkan kewajiban untuk kemaslahatan masyarakat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno berharap Pertamina segera membentuk Tim Investigasi Independen, untuk mengungkap isu blending Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurut Eddy, tim investigasi independen ini bisa berasal dari orang-orang kredibel yang memiliki integritas dan dikenal pasar. Tim investigasi juga bisa berasal dari akademisi dan institusi kredibel.

“Saya memandang perlu dibentuknya Tim Investigasi Independen oleh Pertamina yang terdiri dari orang-orang yang kredibel, memiliki integritas, dikenal pasar, berasal dari kalangan akademisi, kampus dan institusi yang kredibel untuk mengungkap isu blending illegal ini, sekaligus menjawab keresahan publik," kata Eddy, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

1. Tim investigasi bisa jawab keresahan publik

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut PPN 12 persen bagian amanat UU. (IDN Times/Amir Faisol)

Menurut Eddy, keresahan masyarakat belum terjawab karena di satu pihak aparat penegak hukum menyatakan ada blending BBM, tetapi di pihak Pertamina menyatakan tidak ada isu tersebut.

Hal ini juga akan mempercepat pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang saat ini tengah tergerus.

“Supaya tidak ada kebingungan di masyarakat, perlu ada Tim Independen yang bisa mengungkap dugaan isu blending illegal,” kata politikus PAN itu.

2. Momentum benahi tata kelola distribusi BBM

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno sebut kejadian mobil RI 36 yang disorot publik harus jadi warning bagi pejabat. (IDN Times/Amir Faisol)

Wakil Ketua Umum PAN ini menyebut, kasus korupsi dalam tata kelola minyak Pertamina yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara Rp193,7 triliun ini merupakan momentum untuk membenahi tata kelola distribusi BBM.

Selain itu, pengawasan internal perseroan harus diperkuat. Setiap perseroan memiliki komisaris sebagai wakil pemegang saham dengan tugas mengawasi kinerja perseroan dan direksi.

“Pengawasan ini harus diperkuat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa dan luput dari pengawasan komisaris,” tutur Eddy.

3. Kasus serupa jangan terulang lagi di Pertamina

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut PPN 12 persen bagian amanat UU. (IDN Times/Amir Faisol)

Pertamina merupakan salah satu BUMN yang paling strategis di Indonesia, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Eddy mengatakan, kepentingan masyarakat sehari-hari berkaitan dengan Pertamina seperti BBM untuk berkendara dan LPG untuk memasak.

"Jangan sampai terulang kejadian serupa di masa mendatang yang bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN secara luas. Padahal, BUMN sesungguhnya memiliki kewajiban untuk kemaslahatan masyarakat,” tutur Eddy.