BNPB: Ada Kota yang Perpanjang Status Tanggap Darurat hingga 30 Desember

Berdasarkan pengumpulan data oleh IDN Times, setidaknya sudah ada lima kabupaten atau kota yang memperpanjang status tanggap darurat hingga 30 Desember 2025. Kelima kabupaten atau kota tersebut yakni Bener Meriah (Aceh), Kabupaten Aceh Tamiang (Aceh), Tapanuli Tengah (Sumatra Utara), Tapanuli Selatan (Sumatra Utara) dan Agam (Sumatra Barat).

Pemkab Bener Meriah menyatakan untuk memperpanjang status tanggap darurat pada Selasa (23/12/2025). Keputusan itu diambil etelah dilakukan kajian cepat terhadap kondisi terkini di lapangan serta koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bener Meriah.

Kepala Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, Ilham Abdi mengatakan perpanjangan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal di tengah kondisi yang masih belum sepenuhnya pulih.

"Perpanjangan status tanggap darurat ini telah mempertimbangkan masih adanya dua kecamatan yang sulit diakses melalui jalur darat, yakni Kecamatan Mesidah dan Syiah Utama, serta beberapa kampung yang juga masih terisolir," ujar Ilham.

Atas dasar pertimbangan serupa, Pemkab Tapanuli Tengah memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat untuk kali ketiga hingga 30 Desember 2025. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu mengatakan hingga saat ini masih ada desa yang terisolir. Kemudian, ada 35 warga yang hingga kini masih hilang.

"Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan perkembangan penanggulangan dampak bencana yang masih perlu diperpanjang," ujar Masinton pada Selasa malam kemarin.

Sedangkan, Pemkab Aceh Tamiang memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat hingga 6 Januari 2025. Perpanjangan masa tanggap darurat tertuang dalam keputusan Bupati Aceh Tamiang yang diteken oleh Armia Pahmi pada Selasa kemarin.

Sementara, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah di tiga provinsi di Pulau Sumatra. Berdasarkan data terbaru, jumlah korban meninggal di tiga provinsi di Pulau Sumatra bertambah 17 orang menjadi 1.129 jiwa.

"Kami menunjukkan simpati dan bela sungkawa mendalam dari pemerintah, pemerintah daerah dan tim yang beroperasi di lapangan. Per hari ini, rekapitulasi dari tiga provinsi mengalami penambahan 17 jiwa, sehingga untuk korban meninggal dunia menjadi total 1.129 jiwa," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.

Angka korban meninggal dunia diperkirakan dapat bertambah karena masih ada 174 orang yang dilaporkan hilang. Sebanyak 496.293 jiwa masih tinggal di tempat pengungsian.

Dari ketiga provinsi itu, Aceh menjadi provinsi dengan korban meninggal dunia tertinggi, yakni 497 jiwa. Sumatra sebanyak 371 jiwa meninggal, dan 261 jiwa meninggal di Sumatra Barat.

Sebelumnya, BNPB menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir dan longsor di Sumatra dapat diselesaikan menjelang bulan Ramadan. Target ini disampaikan sebagai bagian dari transisi dari fase tanggap darurat menuju pemulihan awal.

“Kita harapkan nanti jelang Ramadan warga terdampak ini sudah bisa pindah ke huntara bersamaan dengan pembersihan lahan yang sudah selesai, sehingga ekonomi masyarakat bisa mulai bergulir," kata Abdul pada Senin kemarin.

Ia menjelaskan, pemilihan lokasi untuk hunian sementara dan hunian tetap dilakukan dengan mempertimbangkan dua faktor utama. Pertama, status kepemilikan lahan harus clean and clear. Kedua, lokasi tersebut tidak boleh berada di zona rawan bencana yang berpotensi mengalami kejadian serupa di masa depan.