BNPB Beri Bantuan Rp1,1 Miliar untuk Penanganan Gempa Tanimbar Maluku

12 Jan 2023, 23:56 WIB

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama jajaran menyerahkan bantuan dana siap pakai (DSP) dukung percepatan penanganan darurat gempabumi magnitudo (M) 7,5 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku Kamis (12/1/2023) (Dok. BNPB)

Jakarta, IDN Times - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan dana siap pakai (DSP) dengan total Rp1,1 miliar, untuk mendukung percepatan penanganan darurat gempabumi Magnitudo (M) 7,5 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Bantuan diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku senilai Rp500 juta, dan Rp250 juta untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Rp250 untuk Maluku Barat Daya (MBD).

Selain bantuan DSP, BNPB turut memberikan bantuan kebutuhan logistik dasar permakanan senilai total Rp650 juta, dengan rincian Rp150 juta untuk Pemprov Maluku serta untuk KKT dan MBD masing-masing senilai Rp250 juta.

Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Maluku di VIP Bandara Internasional Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (12/1/2023).

1. Berikan bantuan selimut dan tenda

Kemudian bantuan logistik perlengkapan juga diberikan dengan rincian masing-masing seribu selimut dan matras serta 50 tenda keluarga untuk Pemprov Maluku. Sedangkan KKT dan MBD masing-masing menerima 1.000 selimut, seribu matras, dan 25 tenda keluarga.

Suharyanto menjelaskan, secara geologis Maluku adalah kawasan dengan aktivitas tektonik dan kegempaan serta tsunami paling aktif di Indonesia.

“Hal ini menjadi penting bagi kita bahwa kesiapsiagaan terhadap gempa dan tsunami di Provinsi Maluku merupakan hal yang wajib, karena memang kita hidup di kawasan tektonik aktif,” kata dia dalam siaran pers, Kamis (12/1/2023).

2. Mitigasi paling utama adalah menguatkan bangunan agar tahan gempa

Menurutnya, bentuk mitigasi yang paling utama untuk bencana gempabumi adalah penguatan bangunan agar lebih tahan gempa.

“Bukan gempa yang membunuh, tetapi reruntuhan bangunan yang tidak tahan gempa,” kata dia.

Dia juga turut mengapresiasi Pemprov Maluku dan pemerintah kabupaten setempat yang cepat merespons melalui penetapan status tanggap darurat.

“Respons cepat dari Pemprov Maluku dan pemerintah kabupaten dengan status tanggap darurat ini sangat baik, sehingga pemerintah pusat dapat memberikan dukungan untuk menjamin kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi,” katanya.

3. Bentuk pos komando usai tetapkan status tanggap darurat

Ilustrasi gempa bumi (IDN Times/Sukma Shakti)

Suharyanto mengatakan, langkah penetapan status tanggap darurat menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.

“Tidak ada yang bisa menghadapi bencana sendirian, harus berkolaborasi dan bersinergi,” kata dia.

Setelah menetapkan status tanggap darurat, Suharyanto memberikan arahan untuk pemerintah daerah agar dapat membentuk pos komando, serta secara cepat mendistribusikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

“Yakinkan betul saat tanggap darurat kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, hal ini menjadi prioritas utama,” ujarnya.

4. Pendataan penting untuk percepat pemulihan

Kemudian, pemerintah daerah dapat langsung menetapkan masa transisi hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendataan menjadi hal paling penting dilakukan guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

“Harus cepat pendataannya dan spesifik langsung by name by address, semakin cepat pendataannya maka singkat juga penderitaan yang dirasakan warga terdampak,” katanya.