BNPB Minta Jajaran Pemda Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Cuaca Ekstrem

11 Okt 2022, 16:15 WIB

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Nasional BNPB-BPBD untuk Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Cuaca Ekstrem di Jakarta, Senin (10/10/2022). (Dok. BNPB).

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, meminta seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem.

Cuaca ekstrem diperkirakan masih akan melanda wilayah Tanah Air dalam kurun sepekan ke depan atau hingag Sabtu, 15 Oktober 2022. Karena itu, Suharyanto mengingatkan bahwa penanggulangan bencana sudah menjadi standar pelayanan minimum pemerintah daerah.

"Penanggulangan bencana adalah standar pelayanan minimum di daerah. Untuk itu, pimpinan daerah dan segenap jajaran agar segera melakukan apel kesiapsiagaan, dalam rangka mengetahui dan mengecek kesiapan alat, perangkat, dan personel untuk menghadapi bencana banjir, longsor akibat cuaca ekstrem," kata Suharyanto, dalam keterangan tertulis, Selasa (11/10/2022).

1. Bencana karena faktor cuaca mendominasi sejak 1 Januari hingga 9 Oktober

Ilustrasi foto dampak banjir. (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)

Menurut data BNPB, kejadian bencana yang dipicu faktor cuaca seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor mendominasi sejak 1 Januari hingga 9 Oktober 2022.

Bencana banjir terjadi sebanyak 1.083 kali, cuaca ekstrem 867 peristiwa, dan tanah longsor 483 kejadian.

"Selain itu disusul bencana karhutla (kebakaran hutan dan lahan) sebanyak 239 kejadian, gempa bumi dan gunungapi 21, gelombang pasang atau abrasi 21 dan kekeringan 4 kejadian," terang Suharyanto, dalam Rapat Koordinasi Nasional BNPB-BPBD untuk Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Cuaca Ekstrem di Jakarta.

2. Ada 66 kejadian bencana hidrometeorologi basah selama sepekan terakhir

Banjir melanda Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat, 7 Oktober 2022. (Dok. BNPB)

Akibat dari rentetan bencana tersebut, sebanyak 160 jiwa meninggal dunia, 28 hilang, 790 luka-luka, dan 3.193.001 terdampak bencana.

"Kerugian yang ditimbulkan atas bencana selama 10 bulan ini meliputi 31.170 rumah rusak, 882 fasilitas rusak, 501 fasilitas pendidikan rusak, 306 rumah ibadah rusak, 75 fasilitas kesehatan rusak, 137 kantor rusak dan 137 jembatan rusak," kata Suharyanto.

Bahkan, Suharyanto menyebut, selama sepekan terakhir (3-9 Oktober), telah terjadi 66 kejadian bencana hidrometeorologi basah yang meliputi 35 kejadian banjir, 16 tanah longsor, dan 15 cuaca ekstrem. Seluruh kejadian itu mengakibatkan 9 orang meninggal dunia, 1 hilang, dan 151.156 warga terdampak.

3. Pentingnya diterbitkan status tanggap darurat apabila terjadi bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghadirkan Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana di panggung Rumah Resiliensi Indonesia (RR-I). (Dok. BNPB).

Berdasarkan seluruh rangkaian bencana tersebut, Kepala BNPB mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah agar segera menerbitkan status tanggap darurat, apabila terjadi bencana.

Hal itu menjadi penting lantaran dengan diterbitkannya status tanggap darurat, maka seluruh stakeholder dapat memberikan bantuan dan dukungan, untuk mengurangi dampak risiko, baik meminimalkan jatuhnya korban jiwa maupun kerugian materi serta penghidupan lainnya.

"Tanggap darurat ini dilakukan secapat mungkin, agar warga yang tedampak bencana segera dapat terbantu. (Seluruh stakeholder) ini baru bisa masuk setelah daerah menetapkan status tanggap darurat," kata Suharyanto.

4. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama

Seorang anak dievakuasi akibat banjir di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu (9/10/2022). (FOTO ANTARA/HO-BPBD Kapuas Hulu)

Suharyanto mengungkapkan, penanggulangan bencana ini merupakan urusan bersama. Penanganan bencana harus melibatkan seluruh unsur stakeholder mulai dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, akademisi, media massa, relawan, hingga masyarakat.

Menurut Suharyanto, perlu adanya sinergitas antar stakeholder yang dimulai dari koordinasi. Suharyanto juga meminta pucuk pimpinan BPBD menginisiasi giat yang merujuk pada peningkatan kesiapsiagaan seperti monitoring situasi saat hujan, penyiapan jalur dan tempat evakuasi, serta penguatan peringatan dini bersama TNI dan Polri.

"Perlu ditingkatkan koordinasi secara sinergis. Tolong kepala BPBD ini menjadi pendorong, menjadi inisiator dan koordinator. Silakan diadakan koordinasi dengan komandan TNI dan Polri di daerah," kata Suharyanto.