BNPT Sebut Ribuan Santri Ponpes Al Zaytun Perlu Dibina

09 Jul 2023, 10:45 WIB

Ponpes Al Zaytun (Instagram/Al Zaytun Indonesia)

Jakarta, IDN Times - Pondok Pesantren (Ponpes) AL Zaytun yang dipimpin Abu Toto alias Panji Gumilang terus mendapatkan sorotan publik. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan perlu ada mitigasi dan pembinaan terhadap ribuan santri pesantren yang berada di Indramayu, Jawa Barat itu.

“Hal terpenting lainnya yang patut dipertimbangkan adalah mitigasi dan pembinaan khususnya terhadap para santri, serta cipta kondisi agar menjamin stabilitas Kamtibmas,” kata Direktur Deradikalsisasi BNPT, Ahmad Nurwakhid, dalam keterangannya, dikutip Minggu (9/7/2023).

1. Pendekatan hukum pidana umum selesaikan polemik Ponpes Al Zaytun

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang (tengah) berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/7/2023). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Terkait penanganan kasus Al Zaytun, menurut Nurwakhid, harus dilakukan secara holistik dan kolaboratif dengan pendekatan hukum pidana umum, maupun pidana khusus sesuai bukti-bukti yang cukup.

BNPT berperan dalam pengawasan dan monitoring bersama lembaga terkait, guna melakukan pendalaman keterkaitan Al Zaytun dengan jaringan NII.

2. Ribuan santri Ponpes Al Zaytun akan dibina Kemenag

IDN Times/Galih Persiana

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan ribuan santri yang tengah menjalani pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaytun, bakal dibina Kementerian Agama.

“Ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama karena mereka adalah anak-anak bangsa yang harus terus belajar. Tapi tentu dengan pola belajar dan kurikulum yang sesuai dengan yang kami sepakati," kata dia.

“Dalam keislaman, kita sudah sepakat ahlussunnah wal jama'ah. Jadi, tidak boleh ada fatwa, fikih, yang bertentangan dengan yang sudah menjadi kesepakatan," kata dia.

3. Ribuan santri Al Zaytun tetap harus peroleh hak pendidikan

Menko PMK Muhadjir Effendy bicara nasib pendidikan ribuan santri Ponpes Al Zaytun. (Dok. Kemenko PMK).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, santri Ponpes Al Zaytun tetap harus mendapatkan haknya.

Muhadjir meminta, polemik Ponpes Al Zaytun harus ditangani dengan langkah-langkah tepat. Saat ini, ada 4.985 santri pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga Madrasah Aliyah (MA) yang menempuh pendidikan di Ponpes Al Zaytun.

“Harus dipastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di sana dapat berlangsung dan berlanjut, tidak akan terganggu atau paling tidak, tidak terlalu terganggu oleh adanya masalah tersebut,” ujar dia.

Muhadjir juga meminta pendidikan di Ponpes Al Zaytun tetap berjalan normal, meski nanti ada oknum yang diamankan penegak hukum.

“Setelah oknum diamankan, satuan pendidikan tetap bisa berjalan secara normal,” ujar dia.