BPJS Kesehatan Soroti Peran RS Kapal dalam Pemerataan Layanan JKN

Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kondisi ketika peserta belum dapat memperoleh pelayanan melalui fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat juga telah diakomodasi melalui skema Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS). Penetapan DBTFMS mempertimbangkan sejumlah kondisi, antara lain ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan, letak geografis, infrastruktur, serta ketersediaan tenaga kesehatan.

Pada kondisi tersebut, BPJS Kesehatan dapat memberikan kompensasi melalui sejumlah pendekatan, termasuk bekerja sama dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan mengembangkan pelayanan kesehatan bergerak. Dengan demikian, layanan kesehatan bergerak seperti rumah sakit kapal dapat menjadi salah satu bagian dari pendekatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan peserta di wilayah yang menghadapi keterbatasan akses.

Selama berada di suatu daerah, RS Kapal Nusa Waluya II dapat menyediakan layanan kesehatan sesuai dengan misi pelayanan yang dijalankan, termasuk layanan poliklinik, rawat inap, unit gawat darurat, hingga tindakan medis tertentu.

“Bagi peserta, yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan medisnya dapat dilayani. Jadi bukan hanya persoalan ada atau tidak ada fasilitas, tetapi juga bagaimana peserta mendapatkan pelayanan yang sesuai, berkualitas, dan memiliki kesinambungan ketika membutuhkan penanganan berikutnya,” kata Pujo.

Pujo menyebut, RS Kapal Nusa Waluya II dapat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain dan bersandar dalam periode pelayanan tertentu. Pola ini memungkinkan pelayanan kesehatan hadir di lokasi yang menjadi sasaran misi, sebelum kemudian melanjutkan pelayanan ke wilayah berikutnya.

“JKN harus dapat dirasakan manfaatnya oleh peserta di mana pun mereka berada. Karena itu, ketika ada wilayah dengan karakteristik tertentu yang membuat akses pelayanan menjadi tantangan, kita perlu melihat pendekatan yang paling sesuai agar peserta tetap mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan,” ujar Pujo.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Muttaqien mengatakan kehadiran negara diperlukan untuk memastikan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk daerah dengan tantangan akses pelayanan kesehatan, tetap memperoleh layanan yang dibutuhkan. Menurutnya, doctorSHARE selama ini telah berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan hingga ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk daerah yang sulit dijangkau.

“Negara harus hadir. DoctorSHARE berupaya memberikan pelayanan hingga ke ujung negeri. Karena itu, perlu ada dukungan dan sinergi dari berbagai pihak agar pelayanan yang sudah hadir ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Muttaqien.

Menurutnya, masih diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan di wilayah DBTFMS. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan bisa menyusun mekanisme pembiayaan yang sesuai, sehingga keberadaan rumah sakit kapal dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah yang dilayani.

Direktur Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya II, Tasia Risma Lidya Simaremare, mengatakan kehadiran rumah sakit kapal merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis. Rumah sakit yang berada di bawah naungan Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE) tersebut hadir dengan konsep pelayanan bergerak untuk menjangkau masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.

“Konsepnya sederhana, ketika masyarakat memiliki keterbatasan untuk datang ke fasilitas kesehatan, maka kami yang datang mendekati masyarakat. Ini menjadi salah satu alternatif untuk membuka akses pelayanan bagi masyarakat yang memiliki kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan,” ujar Tasia.

Nusa Waluya II merupakan salah satu dari empat rumah sakit kapal yang dioperasikan doctorSHARE dalam mendukung pelayanan kesehatan di wilayah Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS). Khusus di Pulau Kei Besar, sejak 8 September 2026 hingga saat ini, RS Nusa Waluya II telah melayani sekitar 3.300 kunjungan masyarakat. Menurut Tasia, capaian tersebut tidak dapat dilakukan oleh rumah sakit kapal secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak agar masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang setara, baik dari sisi keterjangkauan maupun kualitas layanan.

“Ini menjadi momentum untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan kesehatan sekaligus mendengar kebutuhan dan keluhan peserta, khususnya di wilayah DBTFMS. Dari situ, kami dapat melihat layanan apa yang masih dibutuhkan dan bagaimana pelayanan dapat terus diperbaiki,” katanya. (WEB)