Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, berencana melaporkan penyelenggara Pemilu 2019 ke Bareskrim hingga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) jika terjadi kecurangan yang tak diselesaikan.
"Ya, mungkin gugatan ke Bareskrim, mungkin ke Interpol, tergantung bagian hukum," kata Hashim di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Senin (1/4). Begitulah niat mantap BPN untuk lapor ke PBB hingga people power bila ditemukan kecurangan dalam Pilpres 2019.
Hashim dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tengah mempersoalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum 2019. Hashim dan tim BPN sebelumnya mendatangi Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan temuan timnya ihwal adanya 17,5 juta DPT bertanggal lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari.
BPN juga menyatakan, menemukan sekitar 304.782 DPT berusia di atas 90 tahun, 20.475 DPT berusia di bawah 17 tahun, Kartu Keluarga manipulatif sebanyak 41.555 KK, data invalid sebanyak 18.832.149, dan data ganda sebanyak 6.169.895.
Atas laporan temuan itu, kata Hashim, KPU melakukan penyisiran di lapangan. Namun, Hashim mengaku belum puas lantaran KPU melakukan pengecekan dengan sampel yang mereka tentukan sendiri, bukan berdasarkan data yang diberikan BPN.
Juru bicara bidang IT Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Agus Maksum, mengatakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mengatur implikasi pidana bila KPU tidak melakukan pemutakhiran data pemilih. Agus menuturkan, aturan itu tertuang dalam Pasal 512 UU Pemilu. Ancaman pidananya ialah pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda maksimal Rp36 juta.
Hashim juga menyebut beberapa lembaga lain yang bisa menjadi tujuan pelaporan oleh kubunya. Di antaranya, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, Human Rights Council, United Nations Security Council, dan lainnya.
"Kalau ada kecurangan yang tidak ditangani dengan baik, kami laporkan ke semua pihak yang sah," ucap Hashim.
Sementara itu, Dewan Kehormatan PAN Amien Rais telah berencana lebih dulu untuk menggerakkan people power jika ada kecurangan. Hashim mengatakan hal tersebut wajar dilakukan.
“Kalau people power itu sah juga, rakyat punya kuasa menunjukkan ketidakpuasan rakyat,” ucap Hashim.
Namun demikian, saat ditanya jumlah massa yang akan ia kerahkan, Amien Rais mengaku tidak mau berandai-andai. Amien berharap tidak ada kecurangan di Pemilu 2019.
"Pokoknya tunggu dulu, jadi saya tidak berandai-andai, semoga tidak ada kecurangan," ucapnya di lokasi yang sama.
BPN Prabowo-Sandiaga terus aktif memberi masukan kepada KPU terkait DPT Pemilu Presiden 2019 yang masih belum sempurna.
Anggota Juru Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria, mengatakan hal ini dilakukan pihaknya agar nanti kemenangan Prabowo-Sandiaga berjalan sesuai konstitusi dan demokrasi yang sehat.
"Kami bergerak karena yakin menang, bukan karena takut kalah. Makanya kami ingin bersih, jangan sampai kemenangan kami dipermasalahkan. Kita ingin di kemudian hari tidak ada gugatan. Jangan sampai ada yang bilang kami ingin deligitimasi KPU, justru kami membantu KPU. Kami ingin menang Pilpres 2019 dengan cara yang bersih," kata Riza di lokasi yang sama.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menerangkan, sebetulnya semua partai politik menginginkan DPT Pilpres 2019 ini tidak ada masalah karena hal tersebut akan menguntungkan semua peserta pemilu, baik partai politik, calon anggota legislatif, maupun pasangan capres dan cawapres.
"Pasti semua pihak, baik yang ada di kubu 02 maupun 01, ingin DPT ini tidak ada masalah. Saya yakin semuanya ingin demokrasi berjalan baik tanpa kecurangan," jelas Ahmad.
Riza menambahkan, jika demokrasi berjalan sesuai harapan seluruh rakyat Indonesia, pemilu dan pilpres juga akan berjalan dengan baik.
"Agar nanti tidak ada gugat-menggugat setelah pemilu ini, kita juga ingin menjunjung tinggi pemilu berjalan dengan baik dan diterima semua pihak," tandas Riza.