Merasa Dicurangi, BPN: Kami akan Laporkan Semua Lembaga Survei!

Sufmi menyatakan, BPN sangat keberatan akan hasil quick count dari hampir seluruh lembaga survei yang terdaftar di KPU RI.

"Hari ini BPN Prabowo-Sandi melaporkan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini menyangkut dugaan pelanggaran lembaga survei yang melakukan quick count," kata Sufmi kepada pewarta di Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (3/5) pukul 16.30 WIB.

Seperti diketahui pada umumnya, sejak hari pemungutan suara Pemilu 2019 pada (17/4) lalu, seluruh lembaga survei terverivikasi KPU bebas input data quick count dan ditayangkan di seluruh stasiun televisi rekanan KPU RI.

Atas keberatan BPN terhadap hasil quick count seluruh lembaga survei terdaftar di KPU itu, Sufmi mengatakan juga telah melayangkan surat ke KPU sebelum datang ke Bawaslu RI. "Kami sudah bersurat kepada KPU RI pada tanggal 18 April 2019 dan dijawab pada tanggal 25 April 2019," ujar dia.

Balasan surat dari KPU ke KPU ternyata berisi penjelasan kewenangan tentang penanganan dugaan pelanggaran lembaga survei berada di ranah Bawaslu RI. Itulah yang membuat Sufmi datang ke Bawaslu hari ini.

Ia menegaskan, sebelum datang melaporkan membawa bukti-bukti, Bawaslu sudah memiliki langkah untuk penindakan ini.

"Ketika Bawaslu kemudian memutuskan KPU dapat membentuk lembaga atau dewan etik yang akan memeriksa dugaan pelanggaran survei terhadap quick count itu, maka kami melaporkan dan membawa bukti bukti," tegas dia. Bukti bukti itu, kata dia, termasuk hasil quick count dari Provinsi Bengkulu dan real count dari KPU di Provinsi Bengkulu.

Terkait dugaan pelanggaran ini, Sufmi memastikan melaporkan pihak penyelenggara Pemilu 2019 juga, yakni KPU. "Dua duanya. Kami melaporkan lembaga KPU dan lembaga survei," kata anggota Komisi III DPR RI dari Partai Gerindra ini.